Bangga Jadi Anak PK1" dan "Anak PK1 Masuk Parlemen

boljugg

Eh, kepencet tombol post:)

http://kabarnet.files.wordpress.com/2010/06/ribka-tjiptaning.jpg?w=252&h=168
[img][/img]



[img][/img]





Sepertinya temen-temen OS harus bersabar, komisi IX inilah yang sedang menggodok penyelesaian masalah OS di BUMN. Seharusnya semua berjalan cepat mengingat di komisi IX ini diketuai politisi yang sangat galak.

"Panggil paksa (Dahlan Iskan) bisa dengan aparat bisa dengan serikat buruh kita. Kita seret. Kita kepung di BUMN," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning, Senin (26/8/2013).

Tapi ternyata...

---

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU


Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU





Jakarta (SI Online) - Inilah prestasi luar biasa Komisi IX DPR RI. Empat tahun bekerja, sejak 2009 hingga 2013, komisi yang dipimpin politisi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati ini belum satupun menghasilkan UU. Padahal masa jabatan mereka tinggal setahun lagi.

"Saya sebagai Ketua Komisi IX DPR prihatin karena sampai hari ini Komisi IX DPR RI belum ada yang dihasilkan terkait fungsi DPR, fungsi legislasi," aku Ribka seperti dikutip ANTARA News di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu (9/10/2013).

Seperti diketahui Komisi IX melingkupi urusan tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Sementara tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Ribka, yang dengan bangga pernah meluncurkan buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" dan "Anak PKI Masuk Parlemen" itu menambahkan, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sepenuhnya dihasilkan oleh Komisi IX DPR karena penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).

"Undang-undang BPJS kan dihasilkan melalui Pansus. Kalau Pansus kan gabungan, lintas komisi dan fraksi. Yang murni hasil dari Komisi IX DPR tidak ada," ungkap dia.


Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU


Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU












Ribka, yang dengan bangga pernah meluncurkan buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" dan "Anak PKI Masuk Parlemen" itu menambahkan, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan sepenuhnya dihasilkan oleh Komisi IX DPR karena penyusunannya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).

"Undang-undang BPJS kan dihasilkan melalui Pansus. Kalau Pansus kan gabungan, lintas komisi dan fraksi. Yang murni hasil dari Komisi IX DPR tidak ada," ungkap dia.

Anehnya, Ribka mengaku tidak tahu persis faktor yang menyebabkan Komisi IX DPR belum bisa menghasilkan satu undang-undang sejak tahun 2009 dan hanya menyebut kondisi setelah 2009 berbeda dengan periode 2004-2009.

Menurut dia, selama 2004-2009 Komisi IX DPR mampu menghasilkan lima undang-undang.

"Dulu kerja tiap hari, tak ada waktu terbuang, melakukan on the spot, kunjungan dan kerja di DPR seimbang. Konsinyering dilakukan kalau waktu rapat di DPR tak cukup," katanya.

"Sekarang tidak demikian, banyak waktu kosong atau terbuang di Komisi IX. Konsinyering itu kalau waktu kerja di DPR enggak cukup, baru ke luar, di hotel," kata dia.

"Dulu rasa kekeluargaan terbangun, tapi sekarang, kalau saya keras memberikan statemen, sudah dianggap melawan pemerintah. Padahal belum tentu menentang pemerintah," ungkap Ribka memberikan alasan.

red: shodiq ramadhan
sumber: antara


Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU


Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU

Payah, Selama Empat Tahun Komisi IX belum Hasilkan Satupun UU



http://kabarnet.files.wordpress.com/2010/06/ribka-tjiptaning.jpg?w=252&h=168

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRltRC8xLum3e6ueANEW5k3nVs0wV4mTi0tTzMODwE2U6XJKLhs

boljugg

Petitioning Badan Kehormatan DPR RI



Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, Ketua Komisi IX DPR RI 2009 - 2014: Penghinaan terhadap Profesi Dokter

Irandi Pratomo
Petition by
Irandi Pratomo
Hiroshima-shi, Japan

Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati adalah seorang dokter, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ketua Komisi IX DPR RI (dari Fraksi PDIP nomor anggota A-342) periode 2009 - 2014 yang membawahi bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.

Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta ini mengemukakan suatu pernyataan dalam sebuah diskusi yang bertempat di Press Room, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta hari Kamis, 7 Maret 2013. Jawa Pos National Network edisi online tertanggal 7 Maret 2013 mengutip diskusi ini dalam pemberitaannya dengan URL: http://www.jpnn.com/read/2013/03/07/161680/Dokter-Dianggap-Lebih-Jahat-Dibanding-Polantas-

Berikut di bawah ini adalah cuplikan berita terkait:

---

Dokter Dianggap Lebih Jahat Dibanding Polantas
Kamis, 07 Maret 2013 , 17:42:00

JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning mengatakan dalam banyak hal dan kesempatan dokter itu lebih jahat dibanding polisi lalu lintas (Polantas). Seorang Polantas menurut Ribka Tjiptaning mengeluarkan surat bukti pelanggaran (Tilang) kepada pelanggar lalu lintas dalam keadaan sehat."Kalau dokter orang sakit yang dia "Tilang"," kata Ribka Tjiptaning, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Rakyat Miskin Sakit, Siapa" Bertanggungjawab," di press room DPR, gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/3).

Belum lagi dalam proses memastikan penyakit yang diderita oleh seseorang. Menurut Ribka, terlihat sekali seorang dokter tidak mempercayai ilmu yang dia peroleh selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi. "Semua pendeteksian penyakit termasuk hanya masalah panas badan harus melalui hasil laboratorium. Setelah ditelusuri, ternyata siapa pun dokter yang mengeluarkan perintah pemeriksaan laboratorium terhadap pasien karena mendapat bagian sebesar 15 persen dari keseluruhan biaya laboratorium yang dibayar oleh pasien," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ribka juga menceritakan temuannya di salah satu rumah sakit yang neoliberalisme dengan memberlakukan syarat khusus dalam merekrut tenaga dokter spesialis. "Dokter spesialis bisa dia terima bekerja di sebuah rumah sakit kalau dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi," tambahnya.

Selain itu, dia juga menceritakan sikapnya selaku pimpinan di Komisi IX DPR yang dari awal menolak keberadaan claster rumah sakit berlabel internasional yang dibangun dalam areal kawasan rumah sakit milik pemerintah seperti yang terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. "Satu ruang fasilitas bagi rumah sakit internasional yang dibangun dengan biaya APBN itu sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh lima orang pasien di kelas III. yang diperuntukkan bagi pasien tidak mampu. Tapi karena berlabel internasional maka fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh satu pasien. Ini tindakan menzalimi orang namanya," tegas dokter Ribka Tjiptaning. (fas/jpnn)

---

Kami yang bertanda tangan dalam petisi ini menyatakan:

1. Meminta Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (F-PDIP) untuk memberikan permintaan maaf atas pernyataan yang dikemukakan sesuai dengan pemberitaan tersebut di atas.

2. Meminta Badan Kehormatan DPR RI untuk memberhentikan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (F-PDIP) sebagai Ketua Komisi IX DPR RI dan/atau sanksi lain bila terbukti terdapat pelanggaran terhadap Tata Tertib dan Kode Etik DPR RI.

3. Meminta MKEK IDI untuk memberikan sanksi atas pernyataan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati dalam kapasitas beliau sebagai seorang berprofesi dokter di Indonesia.

4. Melalui petisi ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih kembali Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati sebagai anggota legislatif pada Pemilu mendatang dan seterusnya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dr. Ribka telah melakukan pengkultusan terhadap profesi dokter yaitu dengan menganalogikan dokter dan kompetensinya dengan polisi dengan surat tilangnya dalam konteks perbuatan jahat sesuai pernyataan dalam kabar berita tersebut.

2. Dr. Ribka telah melakukan tuduhan bahwa dokter yang mengeluarkan instruksi pemeriksaan laboratorium tidak berdasarkan kebutuhan pendeteksian (diagnosis) penyakit melainkan berdasarkan pendapatan 15% dari biaya pemeriksaan laboratorium.

3. Dr. Ribka telah melakukan tuduhan bahwa dokter spesialis baru bisa bekerja di suatu rumah sakit dengan syarat dalam satu bulan dia menyatakan sanggup mencari sedikitnya lima pasien yang pengobatannya harus melalui bedah atau operasi.

4. Dr. Ribka telah melakukan kesesatan berpikir (fallacy) bahwa RSCM claster internasional yang dibangun menggunakan APBN seolah-olah menzalimi hak 5 orang pasien kelas III untuk setiap hak 1 orang pasien claster internasional.

Sesuai Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu pasal 7b, 7c, 8 dan 14, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai dokter maka Dr. Ribka telah melakukan perbuatan tidak jujur dan tidak menghormati hak sejawat karena telah melakukan tuduhan tanpa dasar melalui cara yang tidak hormat bila diskusi tersebut bertujuan mengingatkan sejawat, pasien maupun institusi terkait. Kemudian Dr. Ribka telah melakukan perbuatan yang kontraproduktif karena mengeluarkan pernyataan yang tidak mencerminkan seorang dokter yang bersifat mendidik dan telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan mengkultuskan dokter sebagai orang jahat dan tidak ada orang yang ingin diperlakukan seperti orang jahat.

Sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR RI/I/2004-2005 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bab II Pasal 3, dan Bab III Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai anggota dewan maka Dr. Ribka telah melakukan pelanggaran karena tidak menunjukkan profesionalisme sebagai anggota dewan maupun dokter dengan melanggar etika kedokteran dan tidak menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dengan melakukan penuduhan dokter sebagai orang jahat.

Sesuai Tata Tertib DPR RI Tahun 2009 - 2014 Bab III pasal 12 dan Bab XVIII Bagian 2 pasal 282, bila dalam sesi diskusi tersebut Dr. Ribka memposisikan diri sebagai anggota dewan maka Dr. Ribka telah melakukan pelanggaran karena telah bersikap tidak adil, tidak beretika dalam memelihara hubungannya dengan rekan seprofesi dan telah melakukan pelanggaran kode etik DPR RI dan harus mendapat sanksi dari Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

(Kabar hingga Jumat, 15 Maret 2013)

Berita terkait: PB IDI Melayangkan Surat Protes ke Ribka Tjiptaning

Petisi ini telah terhubung dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Umum IDI Dr. Zaenal Abidin telah mengeluarkan surat permintaan klarifikasi atas pernyataan Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati. Berikut cuplikan surat tersebut:

---

Jakarta, 15 Maret 2013

Nomor : 605/ PB/E.9/03/2013
Perihal : Permintaan Klarifikasi

Yang terhormat,
Ketua Komisi IX DPR RI
Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati
Di
J a k a r t a

Dengan Hormat,

Menanggapi pernyataan Saudara Ketua Komisi IX DPR RI dalam forum Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Rakyat Miskin Sakit Siapa Bertanggungjawab" yang bertempat di Press Room Gedung Nusantara III Komplek DPR RI Senayan di Jakarta pada hari Kamis 7 Maret 2013 yang menyatakan bahwa dalam banyak hal dan kesempatan dokter lebih jahat dari polisi lalu lintas.
Dengan ini kami sampaikan bahwa pernyataan Saudara yang bernada menghinakan profesi kedokteran tersebut secara langsung telah mengakibatkan ketersinggungan bagi sebagian besar dokter di Indonesia.

Selanjutnya guna menghindari gejolak serta mengantisipasi semakin berkembangnya opini yang dapat mempengaruhi kinerja profesi dokter secara lebih luas, maka dengan ini kami meminta agar Saudara dapat memberikan klarifikasi secara menyeluruh atas pernyataan tersebut kepada kami.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara Ketua Komisi IX DPR-RI kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,

Dr. Zaenal Abidin, MH
NPA IDI : 42.557

Tembusan :
1. Ketua DPR RI
2. Ketua Fraksi PDIP DPR RI
3. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
4. Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian
5. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia
6. Segenap Ketua IDI Wilayah

---

http://www.jurnalparlemen.com/view/2007/idi-tuduh-ribka-tjiptaning-hina-profesi-dokter.html

[...] Dalam jejaring sosial change.org sudah muncul petisi yang menggalang suara memojokkan Ribka. Tidak tahu persis apakah petisi itu dibuat kalangan dokter atau bukan. Tapi dalam tagline petisi itu menuntut agar Ribka diberhentikan sebagai Ketua Komisi IX dan dijatuhi sanksi oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ribka adalah seorang dokter dan pemilik rumah sakit tanpa kelas.[...]

Telah sampai daya upaya kita untuk meminta keadilan (bukan memojokan) pada salah satu media massa di atas, yang sayangnya masih belum tahu dibuat oleh dokter atau tidak. Semoga mereka membuka hati kembali ke kode etik jurnalisme dengan berusaha membuat tidak tahu menjadi tahu.

Terima kasih atas dukungan TS dan mari kita kawal terus petisi terhadap Dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati.

http://www.facebook.com/groups/DokterIndonesiaBersatu/

boljugg

Anak PKI Laporkan FPI ke Komnas HAM & Mabes Polri




Posted by KabarNet pada 28/06/2010

JAKARTA – Si empunya buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI,” Ribka Tjiptaning Proletariati melaporkan Front Pembela Islam (FPI) ke Komnas HAM dan Mabes Polri. Laporan ini terkait pembubaran acara yang diadakannya di salah satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Juni lalu.
Ribka yang juga menjabat Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR ini mengadukan FPI ke Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Senin (28/6/2010).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ditemani puluhan partisipannya ke Komnas HAM. Ribka menjelaskan kronologis kejadian kepada Komisioner Bidang Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas Ham Johny Simanjutak.

Jadwal kunjungan Ribka cs di Jatim sebenarnya berlangsung pada 21-23 Juni. Jadi, pada tanggal 24 Juni, sebenarnya jadwal kunjungan kerja sudah selesai. Tetapi dengan alasan banyak elemen masyarakat di sejumlah kota di Jatim ingin bertemu, maka Ribka bersama Rieke Dyah Pitaloka dan Nursuhud (semuanya anggota Fraksi PDIP) mau menerima undangan tersebut.

Tanggal 24 Juni pula, digelar pertemuan yang diorganisir antara lain Yayasan Layar Ku Mendung dan Perpeni di satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jatim. Acara itu dihentikan setelah baru saja Ribka berpidato selama sekitar satu jam.

Pembubaran paksa itu, ujar Ribka, dilakukan FPI Banyuwangi bersama Forum Umat Beragama dan LSM Gerak.

Menanggapi laporan anak PKI itu Johny mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan itu. Ia akan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban Mabes Polri atas kasus tersebut. Pihaknya juga akan menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang dilakukan FPI.

Anak PKI Melaporkan FPI dan Kapolres Banyuwangi ke Mabes Polri

Selain ke Komnas HAM, Ribka Tjiptaning menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Politisi PDIP ini akan melaporkan kasus pembubaran paksa yang dilakukan FPI di Banyuwangi. Ribka menyebut Kapolres Banyuwangi, Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo tidak bertanggungjawab.

…Ribka, menyebut Kapolres Banyuwangi, Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo tidak bertanggungjawab…

“Harusnya Kapolres bertanggung jawab atas hal ini. Saya melihat Kapolres yang tidak bertanggung jawab,” kata Ribka di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2010).

Selain melaporkan Kapolres, Ribka melaporkan FPI. “Iyalah (melaporkan FPI). Yang membubarkan kan mereka,” ujar dia.









anak PKI Melaporkan FPI dan Kapolres Banyuwangi ke Mabes Polri

Selain ke Komnas HAM, Ribka Tjiptaning menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Politisi PDIP ini akan melaporkan kasus pembubaran paksa yang dilakukan FPI di Banyuwangi. Ribka menyebut Kapolres Banyuwangi, Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo tidak bertanggungjawab.

…Ribka, menyebut Kapolres Banyuwangi, Ajun Komisaris Besar Slamet Hadi Supraptoyo tidak bertanggungjawab…

“Harusnya Kapolres bertanggung jawab atas hal ini. Saya melihat Kapolres yang tidak bertanggung jawab,” kata Ribka di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2010).

Selain melaporkan Kapolres, Ribka melaporkan FPI. “Iyalah (melaporkan FPI). Yang membubarkan kan mereka,” ujar dia.

Ribka menjelaskan pertemuan di Bayuwangi merupakan kegiatan yang legal dan sudah memberitahukan kepada pihak Kepolisian.

“Itu kan kewenangan saya sebagai DPR menerima aspirasi, terutama bidang saya kesehatan dan tenaga kerja. Saat masa reses, kita memang harus meminta aspirasi dan masukan dari masyarakat,” kata Ribka.

Kuasa hukum Ribka Cs, Sirra Prayuna, menambahkan, kliennya melaporkan atas perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan FPI.

Menanggapi laporan anak PKI itu, Mabes Polri menjelaskan bahwa acara yang digelar Ribka cs di restoran Banyuwangi tersebut tidak berizin.

…Mabes Polri menjelaskan bahwa acara yang digelar Ribka cs di restoran Banyuwangi tersebut tidak berizin…

“Masalah yang terjadi di Jatim semula tempatnya itu tidak di restoran, sebenarnya sudah izin. Namun, karena tempat semula berkenaan dengan acara Pilkada maka dipindah ke restoran. Ketika di restoran itu tidak ada izin,” kata Irjen Pol Edward Aritonang di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (28/6/2010).

Kadiv Humas Mabes Polri ini juga menampik tudingan bahwa polisi tidak bertanggung jawab dalam acara tersebut. Menurutnya, kepolisian berusaha untuk memberikan perlindungan kepada siapa pun terkait insiden di Jawa Timur (Jatim). Tetapi, sebagai negara hukum, kata Edward, siapa pun di luar kewenangannya tidak bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

FPI Ancam akan Laporkan Balik PDIP ke Polisi

Menanggapi langkah politisi PDIP yang melaporkan Front Pembela Islam (FPI) ke Mabes Polri terkait kasus pembubaran paksa yang dilakukan FPI atas acara yang dihadiri ketiga politisi itu di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Juni lalu. Namun, FPI menilai laporan dari para politisi PDIP tersebut salah alamat.

“Kalau mereka mau melaporkan ke penegak hukum silakan karena ini adalah hak mereka. Namun, apa yang mereka laporkan adalah salah alamat,” ujar Sekretaris Jenderal FPI M Sobri Lubis, Senin (28/6/2010).




Sobri menjelaskan, PDIP melaporkan FPI karena dituduh melakukan pembubaran. Padahal, pembubaran tersebut adalah murni gerakan masyarakat yang anti PKI (Partai Komunis Indonesia).




…Jika PDIP bersikeras melaporkan FPI ke kepolisian, pihak FPI juga sudah bersiap untuk melaporkan balik PDIP dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik…

“Jika disitu ada anggota FPI, dia bergerak bukan atas nama FPI tapi dari masyarakat. Saya juga telah menghubungi FPI Jawa Timur, Banyuwangi dan mengatakan tidak ada instruksi untuk membubarkan acara tersebut,” katanya.

Jika PDIP bersikeras akan tetap melaporkan FPI ke kepolisian, pihaknya juga sudah bersiap untuk melaporkan balik PDIP dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik,” jelasnya.

Sobri juga memberi masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati agar dapat menjaga partainya dari susupan pihak luar yang berideologi sama dengan PKI.

“Jangan sampai nama baik Megawati dan PDIP dimanfaatkan untuk menghidupkan komunisme kembali,” tandasnya.

…Jangan sampai nama baik Megawati dan PDIP dimanfaatkan untuk menghidupkan komunisme kembali…





Ribka Bangga Jadi Anak PKI

Sebelum menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, nama Ribka Ciptaning Proletariati mencuat setelah menulis buku buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI.” Buku yang ditulis Ribka ketika menjabat sebagai salah seorang Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat periode 2000-2005 itu berkisah tentang suka duka menjadi anak PKI yang sangat ditindas waktu jaman Orde Baru.

Buku ini menjadi kontroversi yang mengejutkan banyak pihak, karena diluncurkan di saat bangsa Indonesia memperingati Hari ‘Kesaktian’ Pancasila 1 Oktober 2002. Hari ini sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada peristiwa ini terjadi pembantaian secara biadab yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terkenal dengan Gerakan 30 September (G-30-S). Pada hari mengenang kekejaman PKI itulah, Ribka meluncurkan buku yang judulnya mengagung-agungkan PKI.





…Ribka dengan penuh gelak tawa menyatakan kebanggaannya menjadi salah seorang anak PKI. Dia juga mengakui pada pemilu 1999, sekitar 20 juta anak PKI mencoblos PDIP…




Dalam tayangan salah satu televisi swasta, Selasa (1/10/2002), Ribka dengan penuh gelak tawa menyatakan kebanggaannya menjadi salah seorang anak PKI yang sekian puluh tahun ditekan dan ruang geraknya dibatasi oleh rejim militer pada waktu itu. Malah dirinya tidak diperbolehkan membuka praktik dokter.

Ribka mengatakan, saat tragedi G-30-S/PKI, dirinya baru berusia tujuh tahun. Kenangan buruk tentang tragedi tersebut dia ungkapkan dalam bukunya itu. Dia pun mengakui pada pemilihan umum 1999, sekitar 20 juta anak PKI mencoblos tanda gambar Banteng Gemuk (PDIP). [taz]

[Berita & Foto: Voa-Islam.Com]

boljugg

Ribka Tjiptaning Kena Sanksi soal Ayat Tembakau


0
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat ternyata telah memberi sanksi kepada Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terkait kasus hilangnya ayat tentang tembakau sebagai zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Ribka diberi sanksi tak boleh memimpin rapat hingga akhir masa jabatan di tahun 2014.



"Tidak bisa memimpin rapat pansus atau panja. Kalau enggak salah (putusan sanksi) sejak Januari kemarin," kata Wakil Ketua BK Siswono Yudhohusodo ketika dihubungi, Selasa (17/4/2012).



Siswono mengatakan, kasus itu memang belum selesai lantaran belum diketahui siapa yang menghilangkan Ayat (2) di Pasal 113 dalam RUU Kesehatan. Hilangnya ayat itu diketahui ketika RUU Kesehatan yang disahkan Dewan dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk disahkan menjadi undang-undang.
Meski masih sengketa, kata Siswono, Ribka sebagai Ketua Pansus RUU saat itu tetap harus bertanggung jawab. "Yang namanya dia pemimpin kan ada di level tanggung jawab," kata politisi Partai Golkar itu.


Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu mengenai sanksi itu. "Nanti saya cek dulu. Aku baru dengar," kata Basarah.
Sementara itu, belum diperoleh, konfirmasi dari Ribka soal sanksi ini.


Editor : Heru Margianto
Berita Terkait

P

boljugg

[img][/img]



[img][/img]

hakenun

Jd keinget ma filmx si joshua, the act of killing. Kapan ya, pemerintah indonesia minta maaf scr resmi?
Anyway nama belakangnya si mbak keren.... proletariati *siul2*berlalu

boljugg

Hilmzm berkata

02/07/2010 pada 20:21
jika anda menulis tentang pki,bersiaplah menghadapi kelicikan mereka,karena merekalah provokator dibalik sebagian kerusuhan2 di negeri ini,mereka ada di belakang sebagian besar kebakaran2 terencana yang merusak hajat hidup rakyat,sementara mulutnya berteriak ‘demi rakyat,demi HAM’ padahal musuh rakyat yg sesungguhnya

..

arixanggara

artikelnya aga kasar nihhh, hemmmm kasihan yahhh "Anak PKI" yg gak seburuk Dr Ribka. Di generalisasikan(bener gak tulisannya...?) coba kata "anak PKI" diperhalus, atau langsung saja sebut orangnya, kan gak terkesan meng-generalisasikan suatu kelompok dalam kasus ini anak PKI. Karena anak-cucu PKI di lingkunganku baik-baik semuanya bahkan banyak tuh yg jadi panutan bagi orang sekitarnya.

Rasputin

Iya nih, PKI jadi jahat kan versinya Soeharto. Pada kenyataannya yg kudeta dan menjatuhkan Soekarno, presiden yg sah saat itu, adalah Soeharto dengan alasan Supersemar yg sampai sekarang gak jelas keberadaannya...

JonatJco

smh

boljugg

Sekelumit Isi Sukarno File


Nurul Hidayati - detikNews


Jakarta - Sukarno sendirilah yang merancang perkomplotan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat dan bahkan membantu dan mendorongnya. Baginya, para perwira itu bersikap terlalu mau jalan sendiri dan terlalu anti-komunis. Sukarno sendirilah yang memberikan lampu hijau pada sejumlah perwira di lingkungannya untuk menyelesaikan masalah para perwira tinggi itu. Ia juga memberikan isyarat pada pimpinan komunis mengenai apa yang sedang dirancangkan itu, sehingga mereka menjadi tergetah. Aduh, siapa sih yang tidak tertarik membaca penggalan rangkuman buku karya Antonie CA Dake, Sukarno File, seperti yang tertulis di halaman belakang kulit buku itu?


Hanya dengan membaca potongan resume itu saja, orang-orang sudah tergerak memasukkan buku berkulit wajah Soekarno-Soeharto itu ke tas belanja. Jadi maklum saja bila kemudian buku Sukarno File yang dilempar pada pertengahan November 2005 itu langsung ludes di pasaran. Buku ini cukup tebal, lebih dari 500 halaman. Namun jika Anda tak punya waktu untuk membacanya, Anda bisa langsung membaca bab Rangkuman yang terletak di halaman 232-242.


Dake menilai, ontran-ontran G30S/PKI dipicu oleh usulan PKI, partai terkuat saat itu dan dekat dengan Bung Karno, untuk membentuk angkatan kelima. Angkatan jenis ini adalah dengan mempersenjatai kalangan buruh dan petani, yang juga kader PKI. Rakyat sipil itu dipersenjatai -- sesuai usulan penguasa komunis Cina -- untuk melawan Malaysia dan Inggris Raya, musuh utama saat itu. Cina bahkan siap memberi gratis senjata merek Chung puluhan ribu pucuk. Di satu sisi, relasi Sukarno saat itu tidak mesra dengan Angkatan Bersenjata yang dimotori Angkatan Darat.


Saking tidak mesranya, dia mencopot Jenderal AH Nasution dan menggantinya dengan Letjen A Yani, orang yang dirasanya lebih luwes dibandingkan Nasution, sebagai pimpinan Angkatan Bersenjata. Angkatan Kelima ini penting bagi Bung Karno untuk meningkatkan kewibawaannya terhadap militer yang sangat kuat kala itu. Sedangkan PKI berkepentingan pada pembentukan Angkatan Kelima ini agar memiliki pasukan bersenjata, menyaingi Angkatan Bersenjata yang anti-komunis. Namun, A Yani ternyata satu aliran dengan Nasution.



Para jenderal, utamanya Angkatan Darat, menolak mendukung Sukarno untuk membentuk Angkatan Kelima. Angkatan Darat bersikeras, pembentukan milisi harus dikelola oleh pihaknya sebagai militer profesional, dan bukan oleh unsur lainnya, PKI, misalnya. Sukarno meradang mendapat perlawanan dari para jenderal Angkatan Darat. Dia menganggap pucuk pimpinan Angkatan Darat memberontak. "....Sukarno memutuskan untuk memulai persiapan penindakan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat yang dianggap "tidak loyal". Maka dia pada pagi 4 Agustus (1965-red) memanggil komandan resimen pengawalnya, Brigjen Subur, dan salah satu dari komandan batalion, Letkol Untung.


Dia menerima mereka di kamar tidurnya dan mengatakan kepada keduanya bahwa ia ingin memulai suatu aksi yang tidak dispesifikasi terhadap sejumlah jenderal Angkatan Darat. Berdasarkan para saksi, Sukarno mengandalkan hal ini kepada Untung dan bertanya apakah ia siap untuk menjadi pemimpin. Untung kemudian menjawab ia siap untuk mengikuti apa pun perintah Presiden dengan loyal dan tak bersyarat. Percakapan ini merupakan awal dari pekan-pekan penuh peningkatan berbagai perkembangan yang berakhir pada tanggal 1 Oktober, yang merupakan hari titik balik nasib Sukarno," tulis Dake di halaman 255-256.


Di halaman 257, tepatnya di bagian Kesimpulan, Dake menulis "Ternyata Sukarno sejak waktu itu terlibat dalam proses perkomplotan, yang untuk sebagian merupakan ciptaannya sendiri. Akhirnya masalahnya meledak dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Nasution, Yani serta sejumlah jenderal Angkatan Darat lain, terlalu menghambat dirinya, demikian penilaian Sukarno, yang kemudian sampai pada kesimpulan bahwa suatu "penyelesaian" harus dicarikan. Pertanyaan mengenai "Angkatan Kelima" memainkan peranan penting sebagai lambang di mata Sukarno akan kekerasan kepala yang tidak dapat diterima dari berbagai pemimpin Angkatan Darat."


Dake juga menulis, akhir nasib Bung Karno yang tidak mengenakkan -- meninggal dunia dalam tahanan rumah -- akibat dari megalomanianya sendiri. "Keadaan (megalomania) ini merupakan akibat langsung dari pengaruh dalam kekuasaan yang begitu besar dan luas yang diraih Sukarno di dalam dan luar negeri," tulis orang Belanda ini di bab Pendahuluan halaman 5-6.

Ikuti ber

boljugg

SUKARNO FILE

Penulis: Antonie C.A.Dake

Resensi buku oleh Erros Jarot

Soekarno dan Pembunuhan Jenderal TNI

Sebuah buku berjudul “SUKARNO FILE, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967: Kronologi Suatu Keruntuhan” karya Antonie C.A. Dake, mengungkapkan, bahwa Soekarno adalah perancang peristiwa pembunuhan berencana terhadap sejumlah perwira tinggi TNI-AD di tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa G30S/PKI.


Soekarno memberikan lampu hijau kepada sejumlah perwira yang loyal kepadanya untuk “menyelesaikan masalah” berkenaan dengan adanya sejumlah jenderal yang tidak loyal kepada BK dan anti-komunisme.Pada buku ini juga dimuat lampiran berkas BAP (berita Acara Pemeriksaan) Kolonel KKO Bambang Setijono Widjanarko (BSW) yang ketika itu menjabat sebagai Asisten Kepala Persmil AL.


Pada BAP tanggal 22 Oktober 1970, BSW mengatakan, Perwira-perwira Tinggi AD yang dibunuh pada peristiwa G30S/PKI adalah Perwira-perwira Tinggi AD yang dianggap tidak loyal oleh Bung Karno, dan mereka juga termasuk Pati yang tidak disukai oleh PKI.Menurut kesaksian BSW, “Tentang hubungan antara PKI dan Bung KARNO sehingga terdjadinja pembunuhan terhadap Pati2 tersebut, jang djelas kedua fihak (PKI + BK) mempunyai satu kepentingan.


Bung KARNO menghendaki disingkirkannja para Pati yang dianggap tidak loyal dan PKI menghendaki hilangnja para Pati tersebut jang anti komunis.”Selanjutnya, BSW menuturkan, “Dalam penjingkiran/pembunuhan para Pati tersebut terdapat djuga adanja hubungan, jakni Bung KARNO mempertjajai bekas Letkol UNTUNG dan bekas Brigdjen SUPARDJO, dimana orang-orang ini djelas merupakan orang PKI.”“.


.. Beberapa kali saja mendengar/mengetahui bahwa Djenderal YANI dan Djenderal NASUTION memberi nasehat pada Bung KARNO supaja Bung KARNO djangan terlalu memberi angin pada PKI; agar Bung KARNO ingat pada peristiwa pengchianatan PKI di Madiun (1948).



”Menjelang terjadinya pembunuhan jenderal, BK sudah mendapat laporan tertulis dari Letnan Kolonel Untung. “… Pada tanggal 30 September 1965 + djam 22.00 di Istora Senajan memang benar Bung KARNO menerima surat dari bekas Letkol UNTUNG...”“... Jang saja ingat, setelah membatja surat tersebut Bung KARNO kelihatan “tevreden” dan meng-angguk2kan kepala, tanpa berkata apa2. Surat dimasukkan kembali kedalam saku djasnja. Setelah itu Bung KARNO kembali lagi ketempat duduk/tempat upatjara…”“… Pada giliran Bung KARNO menjampaikan pidato sambutannja, kelihatan benar betapa semangat dan gembiranja. Isi dan tjara pidato sangat ber-api2, membakar semangat...”


“... Dengan pengetahuan adanja Djenderal2 AD jang tidak disenangi Bung KARNO, adanja perintah kepada Djenderal SABUR supaja menindak Djenderal2 tersebut, adanja pemanggilan terhadap bekas Letkol UNTUNG oleh Bung Karno pada tgl 4 Agustus 1965, adanya reaksi Bung KARNO jang kelihatan tevreden setelah menerima surat dari bekas Letkol UNTUNG itu, sekarang saja dapat memperkirakan bahwa isi surat tersebut adalah suatu pemberitahuan dari UNTUNG pada Bung KARNO tentang akan dimulainja gerakan menindak para Djenderal.”


Pasca pembunuhan jenderal, BK yang saat itu berada di Halim mendapat laporan dari SABUR. “Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi sewaktu bekas Brigdjen SUPARDJO tiba di Halim dan melaporkan pada Bung KARNO (+ djam ...), saja belum berada di situ. Saja tiba di Halim pada + djam 11.30. Setelah saja tiba di Halim dan bertemu dengan rombongan Bung KARNO barulah saja mendengar tjeritera/keterangan tentang pertemuan Bung KARNO dan bekas Brigdjen SUPARDJO itu. Jang memberi keterangan pada saja ini adalah Kolonel SAELAN, AKBP MANGIL dan SUPARTO.”“... Bekas Brigdjen SUPARDJO telah melaporkan kepada Bung KARNO bahwa tugas jang dibebankan kepadanja untuk mengambil tindakan terhadap Djenderal2 AD telah dilaksanakan...”





“...Djenderal jang telah berhasil diambil dari rumahnja adalah: 1. Djenderal YANI, 2. Djenderal PARMAN, 3. Djenderal HARJONO, 4. Djenderal SUTOJO, 5. Djenderal SUPRAPTO, 6. Djenderal PANDJAITAN, sedangkan Djenderal NASUTION jang djuga didjadikan sasaran telah lolos...”“... Bung KARNO menganggap dan memperlakukan bekas Brigdjen SUPARDJO sebagai Komandan jang memimpin tindakan gerakan pembersihan dan rupanja telah mengetahui sebelumnja bahwa bekas Brigdjen SUPARDJO itulah pelaksana utamanja...”“...


Sewaktu dan setelah menerima laporan dari bekas Brigdjen SUPARDJO, Bung KARNO kelihatan tevreden, sambil menepuk-nepuk nahu SUPARDJO ia berkata: “Je hebt goed gedaan. Kenapa NASUTION kok lolos...”




Kesaksian BSW sebagaimana tertuang di dalam BAP di atas, selama pemerintahan Soeharto tidak pernah bisa dipublikasikan.


Kekuatan Soeharto telah berhasil menutup fakta sejarah tentang keterlibatan BK di dalam peristiwa berdarah yang menewaskan enam jenderal dan Letnan Satu Pierre Tendean (ajudan Menko Hankam/Kasab Jenderal NASUTION), serta Ade Irma Suryani (anak NASUTION).



Jika saja, Soeharto membiarkan fakta dan data keterlibatan BK di dalam perencanaan eksekusi jenderal TNI-AD itu bergulir apa adanya pada saat ia memegang kekuasaan, niscaya BK dan keluarganya akan dicincang-cincang oleh rakyat. Dan boleh jadi, Megawati tidak akan pernah menjadi presiden.




Jangankan jadi presiden, bisa jadi anggota partai saja mungkin merupakan suatu hal yang musykil.Kebijakan Soeharto ‘melindungi’ BK sebagai dalang utama pembunuhan para jenderal, menyebabkan BK menjadi pujaan banyak orang, karena ia diposisikan sebagai tokoh yang ditelantarkan Soeharto.


Akibat ‘kebaikan’ Soeharto, maka nama BK tetap harum sebagai proklamator, bahkan anak-cucunya turut memperoleh anugerah ini, padahal sesungguhnya BK adalah bajingan di balik pembunuhan jenderal. BK juga bajingan yang menyebabkan paham komunisme tumbuh subur di Indonesia.



BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.

BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.

BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.



.
Pos

boljugg

SUKARNO FILE

Penulis: Antonie C.A.Dake

Resensi buku oleh Erros Jarot

Soekarno dan Pembunuhan Jenderal TNI

Sebuah buku berjudul “SUKARNO FILE, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967: Kronologi Suatu Keruntuhan” karya Antonie C.A. Dake, mengungkapkan, bahwa Soekarno adalah perancang peristiwa pembunuhan berencana terhadap sejumlah perwira tinggi TNI-AD di tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa G30S/PKI.


Soekarno memberikan lampu hijau kepada sejumlah perwira yang loyal kepadanya untuk “menyelesaikan masalah” berkenaan dengan adanya sejumlah jenderal yang tidak loyal kepada BK dan anti-komunisme.Pada buku ini juga dimuat lampiran berkas BAP (berita Acara Pemeriksaan) Kolonel KKO Bambang Setijono Widjanarko (BSW) yang ketika itu menjabat sebagai Asisten Kepala Persmil AL.


Pada BAP tanggal 22 Oktober 1970, BSW mengatakan, Perwira-perwira Tinggi AD yang dibunuh pada peristiwa G30S/PKI adalah Perwira-perwira Tinggi AD yang dianggap tidak loyal oleh Bung Karno, dan mereka juga termasuk Pati yang tidak disukai oleh PKI.Menurut kesaksian BSW, “Tentang hubungan antara PKI dan Bung KARNO sehingga terdjadinja pembunuhan terhadap Pati2 tersebut, jang djelas kedua fihak (PKI + BK) mempunyai satu kepentingan.


Bung KARNO menghendaki disingkirkannja para Pati yang dianggap tidak loyal dan PKI menghendaki hilangnja para Pati tersebut jang anti komunis.”Selanjutnya, BSW menuturkan, “Dalam penjingkiran/pembunuhan para Pati tersebut terdapat djuga adanja hubungan, jakni Bung KARNO mempertjajai bekas Letkol UNTUNG dan bekas Brigdjen SUPARDJO, dimana orang-orang ini djelas merupakan orang PKI.”“.


.. Beberapa kali saja mendengar/mengetahui bahwa Djenderal YANI dan Djenderal NASUTION memberi nasehat pada Bung KARNO supaja Bung KARNO djangan terlalu memberi angin pada PKI; agar Bung KARNO ingat pada peristiwa pengchianatan PKI di Madiun (1948).



”Menjelang terjadinya pembunuhan jenderal, BK sudah mendapat laporan tertulis dari Letnan Kolonel Untung. “… Pada tanggal 30 September 1965 + djam 22.00 di Istora Senajan memang benar Bung KARNO menerima surat dari bekas Letkol UNTUNG...”“... Jang saja ingat, setelah membatja surat tersebut Bung KARNO kelihatan “tevreden” dan meng-angguk2kan kepala, tanpa berkata apa2. Surat dimasukkan kembali kedalam saku djasnja. Setelah itu Bung KARNO kembali lagi ketempat duduk/tempat upatjara…”“… Pada giliran Bung KARNO menjampaikan pidato sambutannja, kelihatan benar betapa semangat dan gembiranja. Isi dan tjara pidato sangat ber-api2, membakar semangat...”


“... Dengan pengetahuan adanja Djenderal2 AD jang tidak disenangi Bung KARNO, adanja perintah kepada Djenderal SABUR supaja menindak Djenderal2 tersebut, adanja pemanggilan terhadap bekas Letkol UNTUNG oleh Bung Karno pada tgl 4 Agustus 1965, adanya reaksi Bung KARNO jang kelihatan tevreden setelah menerima surat dari bekas Letkol UNTUNG itu, sekarang saja dapat memperkirakan bahwa isi surat tersebut adalah suatu pemberitahuan dari UNTUNG pada Bung KARNO tentang akan dimulainja gerakan menindak para Djenderal.”


Pasca pembunuhan jenderal, BK yang saat itu berada di Halim mendapat laporan dari SABUR. “Pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi sewaktu bekas Brigdjen SUPARDJO tiba di Halim dan melaporkan pada Bung KARNO (+ djam ...), saja belum berada di situ. Saja tiba di Halim pada + djam 11.30. Setelah saja tiba di Halim dan bertemu dengan rombongan Bung KARNO barulah saja mendengar tjeritera/keterangan tentang pertemuan Bung KARNO dan bekas Brigdjen SUPARDJO itu. Jang memberi keterangan pada saja ini adalah Kolonel SAELAN, AKBP MANGIL dan SUPARTO.”“... Bekas Brigdjen SUPARDJO telah melaporkan kepada Bung KARNO bahwa tugas jang dibebankan kepadanja untuk mengambil tindakan terhadap Djenderal2 AD telah dilaksanakan...”





“...Djenderal jang telah berhasil diambil dari rumahnja adalah: 1. Djenderal YANI, 2. Djenderal PARMAN, 3. Djenderal HARJONO, 4. Djenderal SUTOJO, 5. Djenderal SUPRAPTO, 6. Djenderal PANDJAITAN, sedangkan Djenderal NASUTION jang djuga didjadikan sasaran telah lolos...”“... Bung KARNO menganggap dan memperlakukan bekas Brigdjen SUPARDJO sebagai Komandan jang memimpin tindakan gerakan pembersihan dan rupanja telah mengetahui sebelumnja bahwa bekas Brigdjen SUPARDJO itulah pelaksana utamanja...”“...


Sewaktu dan setelah menerima laporan dari bekas Brigdjen SUPARDJO, Bung KARNO kelihatan tevreden, sambil menepuk-nepuk nahu SUPARDJO ia berkata: “Je hebt goed gedaan. Kenapa NASUTION kok lolos...”




Kesaksian BSW sebagaimana tertuang di dalam BAP di atas, selama pemerintahan Soeharto tidak pernah bisa dipublikasikan.


Kekuatan Soeharto telah berhasil menutup fakta sejarah tentang keterlibatan BK di dalam peristiwa berdarah yang menewaskan enam jenderal dan Letnan Satu Pierre Tendean (ajudan Menko Hankam/Kasab Jenderal NASUTION), serta Ade Irma Suryani (anak NASUTION).



Jika saja, Soeharto membiarkan fakta dan data keterlibatan BK di dalam perencanaan eksekusi jenderal TNI-AD itu bergulir apa adanya pada saat ia memegang kekuasaan, niscaya BK dan keluarganya akan dicincang-cincang oleh rakyat. Dan boleh jadi, Megawati tidak akan pernah menjadi presiden.




Jangankan jadi presiden, bisa jadi anggota partai saja mungkin merupakan suatu hal yang musykil.Kebijakan Soeharto ‘melindungi’ BK sebagai dalang utama pembunuhan para jenderal, menyebabkan BK menjadi pujaan banyak orang, karena ia diposisikan sebagai tokoh yang ditelantarkan Soeharto.


Akibat ‘kebaikan’ Soeharto, maka nama BK tetap harum sebagai proklamator, bahkan anak-cucunya turut memperoleh anugerah ini, padahal sesungguhnya BK adalah bajingan di balik pembunuhan jenderal. BK juga bajingan yang menyebabkan paham komunisme tumbuh subur di Indonesia.



BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.

BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.

BK juga telah menyebabkan sejumlah ulama (NU) menjadi ahli neraka karena telah menerima konsep Nasakom dan memberikan gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bisy-Syaukah kepada BK, yang maknanya menjadikan BK sebagai pemimpin ummat Islam, padahal BK tidak pernah shalat.



.
Pos

boljugg

Sukarno File

http://ceritabisnis.blogspot.com/2006/02/sukarno-file.html



Membaca ‘Sukarno File’ karya Prof Antonie C.A. Dake sangatlah menarik. Ketertarikanku pertama kali tentunya dari ulasan-ulasan di berbagai media, kalau tidak salah pada waktu peluncurannya. Sebagaimana biasa, pada mulanya timbul pro kontra, yang semakin membuat buku itu menarik, setelah mulai membaca mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, ternyata memang sangat menarik. Di Gramedia bahkan dimasukkan ke dalam kelompok ‘buku laris’.

Pengetahuanku tentang keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI memang tidak terlalu jelas, ternyata, menurut buku itu, keadaan demikian -- suasana samar dan tidak terlalu jelas -- memang sengaja dibuat, sebagai bentuk pemenuhan janji Suharto kepada Sukarno pada saat menerima Supersemar, yaitu menjaga nama baik Presiden (maksudnya Sukarno).

Namun, fakta-fakta di buku itu dengan jelas dan gamblang menyebutkan dalang sesungguhnya dari gerakan itu adalah Sukarno sendiri yang dipicu oleh ketidaksenangannya kepada jendral-jendral Angkatan Darat yang menolak eksistensi Angkatan Kelima yang diusulkan PKI.


Berlainan dengan sikap Nasution yang keras untuk menyeret Sukarno ke Pengadilan, sikap Suharto justeru terlihat lunak kepada Sukarno karena disamping sudah bagian dari komitmennya pada saat menerima Supersemar, juga upaya jangka panjang untuk mendapatkan simpati dari keluarga Sukarno dan para pengikut setianya, sehingga ia dapat bertahan berkuasa hingga 32 tahun.

Kalau Suharto mau, tentunya Sukarno sudah diseret ke Pengadilan (Mahmilub, waktu itu). Keadaan ini, tentu saja menjadi hutang budi keluarga Sukarno kepada Suharto.


Hal ini juga dapat menerangkan suatu keanehan yang terjadi pada masa Megawati berkuasa, yaitu dia tidak berani mengusut kejadian 27 Juli 1996, yang nota bene sangat merugikan PDI Perjuangan.


Jawabannya tentu saja adalah peristiwa itu berhubungan dengan militer, yang ujung-ujungnya adalah Suharto. Jadi, sebagai balas budi kepada Suharto, Megawati ‘terpaksa’ menipu pendukung-pendukungnya sendiri dan membiarkan kasus-kasus yang menyangkut Suharto, lalu begitu saja bersama angin. Gone with the wind. Tentu saja hasilnya adalah win-win solution. Dasar orang Jawa!

Aku juga dapat mengerti mengapa Suharto tidak mau mengakui dan bergabung dengan pasukan Untung. Karena pangkatnya Untung cuma ‘Letkol’, kok berani-beraninya membunuhi para Jenderal. Dalam situasi yang cepat berubah, dia melihat kesempatan untuk membalikkan keadaan, dia tertantang untuk dapat menguasai lapangan -- sesuai dengan jati dirinya sebagai tentara --, insting seorang Suharto tentu mulai ‘berjalan’ apalagi setelah dia dapat dukungan penuh dari RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edhi. Dengan kata lain, Suharto dihadapkan pada keadaan ‘tanpa pilihan’ yaitu untuk terus maju. Memang dia kenal baik dengan pelaku-pelaku kudeta, tetapi keadaan itu dia pakai sebagai suatu keuntungan pribadinya, bukan berarti menjadi lemah dan menyerah. Ibaratnya begini, kalau dia gabung dengan Untung, paling-paling dia cuma jadi wakilnya Untung, tetapi kalau dia melawan -- dan memang itu yang dia lakukan -- eh siapa tahu dia bisa jadi lebih tinggi dari Untung, yang akhirnya terbukti, malah jadi Presiden selama 32 tahun. Tentu Suharto sangat mensyukuri keputusannya pada saat itu.

Faktor pendukung lain keberhasilan Suharto pada waktu itu adalah lolosnya Nasution dari usaha pembunuhan. Nasution ini sangat disegani oleh kawan maupun lawan, sehingga dengan back-up penuh darinya, Suharto merasa sangat mantap untuk melangkah menantang Sukarno.

Sebagai kajian ilmiah, buku ini memang sangat kuat dasar pijakannnya. Jadi bagi orang-orang yang ingin menentangnya tentu saja ia harus ‘mengalahkan’ si penulis dari segi ilmiah dahulu.

Pengetahuanku tentang keterlibatan Sukarno dalam G30S/PKI memang tidak terlalu jelas, ternyata, menurut buku itu, keadaan demikian -- suasana samar dan tidak terlalu jelas -- memang sengaja dibuat, sebagai bentuk pemenuhan janji Suharto kepada Sukarno pada saat menerima Supersemar, yaitu menjaga nama baik Presiden (maksudnya Sukarno).

Namun, fakta-fakta di buku itu dengan jelas dan gamblang menyebutkan dalang sesungguhnya dari gerakan itu adalah Sukarno sendiri yang dipicu oleh ketidaksenangannya kepada jendral-jendral Angkatan Darat yang menolak eksistensi Angkatan Kelima yang diusulkan PKI.


Kiranya buku ini termasuk rujukan yang cukup penting untuk bangsa Indonesia dalam memandang kejadian-kejadian seputar tahun 1965 – 1967. Bravo untuk penulisnya.
POSTED BY CER

boljugg

PERISTIWA PKI DI ACEH

PENDAHULUAN


Peristiwa pembantaian sesama bangsa tidak dapat dilu- pakan, sehingga sejarah mencatatnya menjadi sebuah luka yang tergores. Pembantaian yang dilakukan Partai Komunis Indonesia telah menjadi suatu bagian kelam kelam dalam perjalanan nasib anak bangsa sekaligus menjadikan suatu palajaran berharga yang akan menjadi cerminan bagi Indonesia dalam menapaki langkah-langkah kedepan.



Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1926, mendalangi pemberontakan
PKI Mediun pada tahun1948 dan dicap oleh rezim orde Baru ikut mendalangi pemberontakan G30 pada tahun 1965.


Namun tuduahan dalang PKI dalam pemberontakan 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontak itu didalangi olehPKI. Sumber luar memberikan Fakta bahwa PKI tahun 1965 tidak terlibat, malainkan oleh Soeharto (dan CIA). Hal ini masih diperdabatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian PKI.



Keberadaan Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Termasuk kemudian di Aceh, tidak dapat ditaksirkan secara sedarhana, bahwa kelahiran PKI di Indonesia hanya sebagai produk budaya Indonesia sendiri, tanpa keterkaitan dengan dunia luar atau kondisi politk bangsa-bangsa di dunia. Jauh sebelum masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Kolonial Belanda, rezim komunis telah membentangkan pengaruh ajarannya yang luar biasa di beberapa Negara di dunia. Misalnya, Negara-negara bekas Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, beberapa Negara di Eropa Timur, dan juga Republik Kuba di Amerika Latin. Partai Komunis di dunia telah lahir pada beberapa dekade setelah Karl Marx meninggal pada tahun 1883.1



Setelah revolusi Bolshevik (1917) Partai komunis menemukan tempat yang subur bagi kejayaannya di Uni Soviet Rusia, yang kemudian dikenal Partai Komunis Rusia di tangan Stalin (1930) Partai komunis Rusia mencapai kejayaan politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan, yang kemudian timbul keinginan untuk menjadikan Rusia sebagai “Induk Peradaban” komunis dunia.


1Kark Marx lahir di Kota Trier Jerman Barat, 5 Mei 1818 dan meninggal pada tahun 1883, lahir dari keluarga Yahudi beragama protestan. Tahun 1842 meraih Doktor (Ph.D) di ilmu hukum. Marx sangat senang bekerja sebagai wartawan dibeberapa surat kabar radikal di Jerman dan Prancis. Banyak menemukan tentang filsafat, ekonomi dan politik terutama gerakan revesioner. Di Jerman dan Prancis, Marx berjuang membela kaum buruh. Marx sering menderita dan hidup dalam kepedihan. Sahabatnya Engels yang banyak membantu. Kemudian mereka menulis bersama-sama. Dan 40 buku mereka yang terkenal, diantaranya Das Kapital dan Manifesto Komunis (1967).



Ambisi inilah yang kemudian mendorong gerak langkah ekspansional komunis keseluruh penjuru dunia, baik dalam wilayah kawasan blok timur, terutama Cina, blok barat, maupun kawasan non blok pada waktu itu. Kondisi inilah yang kemudian mengundang kecurigaan Amerika (CIA) yang ada pada waktu itu di sebut sebagai pemimpin persekutuan blok barat. Amerika merasa khawatir, jika komunis berkembang atau mendapat sambutan diberbagai Negara tertentu, maka eksistensi paham demokrasi, liberalisme dan kapitalisme yang telah lama menjadi ideologi politik Amerika akan terancam.



Komunisme, harus dipahami, bahwa ia sangat dekat dengan rezim-rezim pemerintah menindas, totaliter dan tiran. Komusime juga sangat dekat dengan tentara-tentara revolusioner yang kejam dan brutal. Komunisme juga dekat dengan system dan kondisi perekonomian yang senjang antara satu dengan yang lain, antara buruh dengan majikan, antara kuli dengan manejer, antara borjois dengan proletar. Semua ini merupakan gambaran situasi yang sangat mudah bagi tumbuh suburnya benih-benih komunisme. Situasi dan kondisi inilah yang menjadi sebab, sehingga komunisme yang pernah ada di Kemboja, Philipina, Laos, Malaysia, Indonesia, dan juga di Nepal.2
Dalam kiprahnya kemudian, PKI Indonesia yang memiliki cirri, watak dan metode pergerakannya yang mirip dengan apa yang ada pada partai-partai komunis di dunia seperti yang disebut di atas. Pola dan metode gerakan selalu mengedepankan kekerasan yang berujung pada pembunuhan.



2 Juping -9 komentar mengenai partai komunis. PT sinar Era Baru, Jkarta 2005 Hlm. 4-5. dalam buku ini dijelaskan secara gamblang. Bahwa perkembangan Komunis di Negara-negara tersebut sangat besar peran dan dukungan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau dalam buku lain di sebut partai komunis Cina (PKC). Juping juga menjelaskan bahwa komunis menerapkan teori komfetisi species ke dalam pertarungan kelas evolusi social, dan komunis juga selalu mengedapankan kekerasan. Pertarungan dan kekerasaan adalah keyakinan komunis . begitu kata Mao Zedong. Dan ini adalah jalan utama untuk memperoleh kekuasaan poitik (jabatan pemerintah) dan mempertahankan hidup. Hal itu pula sebagai metode untuk mempertahankan ek

sistensi partai-partai komunis di dunia.

Lawan-lawan politiknya. Dalam rangka ekspansi cita-cita ajarannya itu, PKI di Indonesia juga telah melakukan pemberontakan terhadap Negara dan pemerintah Indonesia pada tahun 1948 dan 1965 dengan cara-cara tersebut di atas, melalui pertarungan dan kekerasaan. Pemberontakan itu telah menjadi prahara yang berdarah-darah dan akhirnya oleh pemerintah Orde Baru, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Dengan itu, citra PKI pada saat ini bukan hanya menimbulkan trauma bagi siapa saja yang terindekasi dan adanya kaitan denganya, tetapi secara ideologis nama nama itu juga telah menimbulkan kesan yang kuat dalam ingatan dan pemahaman masyarakat Aceh, bahwa PKI partai sarat dengan kekejaman, sadisme dan lebih daripada itu semua PKI dicap sebagai gerakan anti tuhan (a-theisme). Konsep dan citra PKI yang anti tuhan. Dalam persepsi orang Aceh hal itu juga identik dengan melawan Allah swt, dan identik pula dengan sikap yang berseberangan dengan ajaran agama Islam, berikutnya ummat Islam juga dengan eksistensinya Islam itu sendiri di tanah Aceh.



Islam telah berakar dan menghunjam dalam peradaban masyarakat Aceh jauh sebelum datangnya kolonialisme bangsa-bangsa Eropa dan Jepang di Indonesia. A. Hasjmy berpendapat, bahwa agama islam telah diterima dan menjadi agama Negara atau kerajaan sejak masa kerajaan islam Perlak yang didirikan pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah (840 Masehi). Selanjutnya agama Islam semakin bertambah kuat begitu juga dengan aqidah dan kaidah-kaidahnya ke dalam berbagai system dan ruang kehidupan masyarakat Aceh ketika berdirinya kerajaan Aceh Darussalam pada 1 Ramadhan 601 Hijriah (1205 Masehi). Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi politik yang mendorong situasi untuk terjadinya suatu proses integrasi kekuatan politik, agama, budaya dan perekonomian yang sangat luar biasa, yang ditandai dengan bersatunya semua kerajaan Islam yang ada di Aceh seperti kerajaan Islam Samudra Pase, Kerajaan Islam Banua, kerajaan Islam Lingga. Kerajaan Islam Pedir, Kerajaan Islam Jaya dan juga Kerajaan Islam Perlak sendiri.3



Setelah islam bersemi dan berkar kuat dalam aqidah dan kaidah kehidupan masyarakat Aceh selama seribu tahun lehih (840-1873) kemudian datanglah paham-paham asing ke Aceh, termasuk Komunisme yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang bekerja dalam system pemerintahan kolonial- kolonial Belanda.
Sebenarnya komunis telah memasuki Indonesia jauh sebelum pemberontakan PKI Muso di Madiun tahun 1948. bahkan organisasi perintisnya telah ada sebelum berdirinya organisasi kepemudaan di Indonesia (Boedi Oetomo) tahun 1920.
Cikal bakal gerkan komunis di Indonesia diawali oleh berdirinya Indische Social DemocrationVeneeniging (ISDV) pada tahun 1914 di Surabaya. Lalu tanggal 23 mei 1920, ISDV telah mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Empat tahun kemudian, organisasi ini kembali mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia(PKI). Partai ini memusatkan kegiatannya di Semarang, hal ini membuat semarang sebagai “ibukota Komunis pertama di Indonesia”.



Ribuan mil di Jawa, Lenin Menulis, “perkembangan yang signifikan dalam pergerakan revolusi demokrasi telah tersebar sampai ke Hindia Belanda. Partai dan persatuan komunis telah tebentuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemerintah Hindia Belanda melarang pendirian itu, tapi itu hanya membuat mereka tambah membenci pemerintah dari belakang dan menambah kecepatan dari gerakan tersebut.4
Asal usul komunis di Indonesia tidak bias dilepaskan dari dua nama besar, Henks Sneevliet dan Semaoen.



3A. Hasjmy, Peranan Islam Dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan, Bulan Bintang, Jkarta, 1976. Hlm 8-12.
4Craig Bowen, From Ashes The Rise Fall of PKI, A short of The Indonesian Communist, Militant International Publication.



Hendricus Hosephus Fransiscus Marie Sneevliet memulai kariernya sebagai seorang penganut mistik katolik tetapi kemudian beralih ke ide-ide social demokratis yang revolusioner. Pada saat Belanda, ia meminpin sebuah pemogokan buruh galangan kapal Amsterdam. Aktivitasnya itu membuat ia sukar mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu ia pergi menuju Indonesia untuk mencari penghidupan.



Pekerjaan yang pertama ialah sebagai staf editor Soerabajaasch Handelsblad. Lalu, pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang untuk menggantikan rekannya D.M.G Koch sebagai sekretaris Handelsvereeniging. Kemudian pada tahun 1914, bersama dengan tiga orang rekannya J.A Bransteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma mendirikan ICDV di Surabaya. Selain itu ia juga aktif di vereeging voor volharding-en Traamwegpersonee (VSTP) sebagai editor pada Volharding, sebuah Koran terbitan VSTP. Atas sarannyalah, VSTP terbuka bagi Bumiputra dan bergerak radikal membela kepentingan pegawai-pegawai Bumiputra yang miskin. Figur kedua dalam gerakan ini ialah Semaoen. Ia dikenal sebagai seorang anak didik sneevliet yang cerdas. Lahir pada tahun 1988 di Mojokerto sebagai anak buruh kereta api. Ia bukanlah keturunan Priay, namun, karena dibesarkan pada zaman etis ia turut mengenyam pendidikan dasar gaya Barat.


Lulus dari sekolah bumiputra angka satu, bergabung dengan staat spoor (ss) pada tahun 1912 di usia tiga belas tahun. Tahun berikutnya ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeling Surabaya. Berkat kecapannya Semaoen langsung tampil ke depan sebagai sekretaris SI di Surabaya pada tahun 1914. Pada masa itulah, ia bertemu dengan Sneevliet dan terkesan akan “sikap manusiawi yang tulus” yang sama sekali terbebas daari “mentalitas colonial” yang dimilikinya. Melalui Sneeveliet, Semaoen mulai belajar menulis dan berbicara dengan bahasa Belanda. Pada Juli 1916, ia pindah ke Semarang untuk menjadi propangandis VSTP dan menjadi editor SI tetap, surat kabar VSTP yang berbahasa melayu. Satu tahun setelahnya, ia kembali dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Propagandis dan komisaris SI Semarang pada usia 18 tahun. Setelah Sneevliet diasingkan, Semaoen mengambil alih kepemimpinan dalam partai.



Di awal pendiriannya, anggota ISDV didominasi orang-orang Belanda. Didorong oleh keinginan untuk menarik simpatai rakyat Indonesia, pada tahun 1915-1916 ISDV menjalin hubungan dane Insulinde (kepulauan Hindia), sebuah parti yang didirikan pada tahun 1907 dan setelah tahun 1913 partai ini menerima anggota dari Indische partij yang terdiri dari beberapa orang Indonesia radikal. Namun kerjasama ini belum menjadi alat yang ideal untuk mengambil hati rakyat pribumi secara keseluruhan, berdasarkan hal itu, ISDV mengubah haluan ke SI, satu-satunya organisasi yang dimiliki massa Indonesia terbanyak. Dengan menggunakan cara ini, ISDV berhasil menggaet dukungan kelas pribumi yang pada umumnya adalah muslin nominal,strategi ini dikenal sebagai “blok didalam” atau blok within yang dikembangkan setiap tahun 1916 okeh ISDV untuk meraih dukungan dari masssa sarekat Islam (SI). Maksud dari ini ialah mengembangkan propogansa propagansa dan konekditas di antara massa dengan membuat semacam sel-sel ditubuh partai induk.


Namun begitu, dimasa selanjutnya, strategi telah mendatangkan perseteruan antara SI dengan PKI. Dalam masa awal kebangkitan gerakan kiri, mencuat isu tentang Indie werbaar (pertahanan hindia). Indie Werbaar merupakan reaksi kecemasan pemerintah colonial atas bangkitnya pa asianisme yang di pinpin oleh jepang dalam perang Duni I (1914-1918). Demi mengamankan asetnya dari pengaruh negative perang Dunia I, pemerintah bermaksud untuk membentuk miliansi pertahanan yang terdiri dari rakyat bumiputra. Menanggapi hal tersebut, muncul sikap pro dan kontra. Dalam pada itu, gerakan kiri yang dimotori oleh Semaoen, Darsono, Haji Misbach, dan mas Marco berada dipihak yang kontra. Melalui pidato-pidato propaganda dan tulisan-tulisannya mereka menentang keras kebijakn pemerintah itu. Mereka tak ingin rakyat pribumi menjadi korban sia-sia dari perjuangan yang tak pasti arahnya. Dengan cepat isu ini berubah menjadi tuntutan untuk membentuk perwakilan rakyat pribumi. Gonjang-ganjing ini kemudian ditanggapi oleh parlemen Belanda dengan meluluskan permintaan untuk membentuk Volksraad (dewan rakyat) dan menolaj indie werbaar.


Pada kenyataannya, Volksraad hanya diisi oleh orang-orang yang berseikap koperatif pada kekuasaan dan menafikan kepentingan rakya, menanggapi hal ltu. “Sinar Djawa” mengkritik pemilihan anggota Volkstraad sebagai hal yang tidak berguna bagi rakyat. Ketidakpuasan ini menunjukkan sikap kepedulian yang tinggi atas nasib pribumi. Dalam pandangan gerakan kiri. Volkstraad harus benar-benar mewakili dan berjuang demi perrbaikan nasib mong cilik. Di waktu selanjutnya, kritik-kritik tajam semaeon dan kaum liri laimnnya tidak hanya dihunjamkan kepada isu Volkskraad saja. Namun diperluas lagi menjadi kecaman-kecaman terhadap kapitalisme yang dikembangkan oleh pemerintah. Kecaman-kecaman itu direalisasikan dalam berbagai bentuk, tidak hanya artikel, tetapi juga dalam bentuk kisah sastrawi.



PKI yang menjadi sebuah partai pribumi yang progesif, mengembangkan propaganda yang bersifat ke-Indonesi-an. Pada saat itu PKI kurang menekankan pada doktrin-doktrin teoritis Marx dan Lenin, namun ia lebih memberikan perhatian kepada propaganda yang berbasis cultural Jawa. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang menetapkannya sebagai pemberontak, PKI menyebut Diponegoro, Kyai Maja dan sentot sebagai pahlawan dalam perang Jawa.


PKI juga menggunakan ramalan-ramalan yang bersifat mesianitis mengenai ratu adil sebagai daya tarikya. Satu hal yang tampak sebagai sebuah keunikan pada periode ini. Munculnya istilah Islam komunis. Haji hasach ialah salah satu tokoh muslim komunis yang melegenda saat itu. Sebagai mubaligh lulusan pasantren, ia sering melakukan ceramah tentang islam dan komunis, sehingga ia dikenal dengan nama “Haji Merah”.



Namun PKI alpa, bahwa sebenarnya hubungan islam dan komunis seibarat minyak dengan air, tidak dapat dicampur. Tapi tak mungkin bersatu. Di balik kekompakan mereka dalam menyeranh kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial, pertikian ideologis telah menumpahkannya dari dalam. Dan tampaknya atas dasar itulah Semaeon bermaksud mendirikan federasi antara 20 sarekat islam dagang yang ada dibawah naungan SI dengan 70.000 orang anggota PKI di bulan Desember 1919. akan tetapi, sang “raja mogok” yang juga peminpin serikat sekerja dari Central Sarekat Islam (CSI). Surjopranoto, mempersoalkan kepeminpinan Semaeon sehingga bubarlah federal itu.



Pertikaian antara islam dan komunis semakin tak terbendung ketika pada bulan November 1920, sebuah terbitan PKI yang berbahasa Belanda. Het Vrije Woord (kata yang bebas). Menerbitkan tesis-tesis lening tentang masalah-masalah nasional dan penjajahan yang meliputi kecaman-kecaman terhadap Pan-Islam dan Pan-Asianisme. Berbagai pihak berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, termasuk Tan Malaka. Namun sis-sia belaka, akibat dari pertikaian ini SI terbelah menjadi dua bagian, SI merah dan SI putih, kemudian SI merah diberi nama sebagai Sarekat Rakya. Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa strategi PKI dalam mencari Massa itu telah menyebabkan pertikaian yang kronis antara SI dengan PKI.



Dan perpecahan tersebut tampaknya telah meningkatkan rasa permusuhan di semua pihak, persaingan memperebutkan pengikut penduduk desa antar cabang-cabang SI dan cabang Sarekat Rakyat, telah menyeret PKI kedalam lingkungan keras anarkis. Akhirya PKI tergelincir kedalam sebuah pemberontakan ketika organisasi ini tidak dapar memutuskan apakah harus membubarkan Sarekat Rakyat yang jumlah pengikutnya dari kelas Non Proleter semakin bertambah banyak. Suasana yang tidak menguntungkan bagi pergerakan nasional in berlansung cukup lama dan berlarut-larut. Gerakan kiri terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, lebih-lebih setelah Semaeon, sang pioneer kiri,mengalami nasib yang tregis, dibuang oleh pemerintah Kolonial karena menyerukan pemogokan buruh than 1923.

Ditengah-tengah suasana yang carut-marut,akibat ketatnya pengawasan penguasa konflik internal yang mulai merapuhkan gerakan kiri, sebuah pemberontakan disiapkan pada bulan Desember 1924. sesunggugnya aksi ini tidak mendapatkan restu dari Komintern du Uni Soviet, mengingat peminpin PKI, semaeon, dibuang karena kasus pemogokan besar-besaran buruh VSTP pada 1923. namun, beberapa pimpinan PKI yang tersisa, tetap brmaksud untuk “unjuk gigi” di hadapan penguasa kolonial.


Sebuah keunikan mucul dalam pemberontakan ini. Banten, sebuah daerah yang dikenal dengan daerah pengikut Islam yang ortodoks, juga ikut memberontak atas nama PKI. Malah, di daerah ini pemberontakan komunis jauh lebih besar ketimbang tiga daerah lainnya, yakni pariangan, Batavia, dan Sumatra Barat. Khusus di Banten, pemberontakan komunis terjadi terjadi akibat para peminpin tradisional, kyai dan jawar, merasa tidak puas dengan SI. Faktor lainnya ialah kesamaan sifat radikalisme yang dikandung, baik PKI, maupun oleh rakyat Banten. Betapapun hebatnya pemberontakan kaum kiri ini, akhirnya dapat ditumpas pada tanggal 14 November 1926. sekitar 13.000 orang ditangkap, beberapa orang ditembak dan sebagian dijebloskan di kamp di Boven Digul. Pemberontakan yang abortif ini sekaligus menandakan kehancuran gerakan kiri masa kolonial, untuk lalu kembali bergerak di masa selanjutnya.


Sebuah tahapan kebangkitan nasional ditutup oleh pemberontakan PKI tahun 1926. akan tetapi, sad ending yang menyakitkan ini bukan berarti menutup semua gerakan yang bertujuan merebut kemerdekaan Indonesia. Kehadiran PKI di dalam kencah pergerakan nasional memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai apa dan siapa sesungguhnya bangsa Indonesia itu. Gerakan kiri yang diwakili oleh PKI telah menyadarkan kaum pribumi sebagai bangsa tertindas oleh kapitalisme dan imperialisme bangsa Belanda. Berdasarkan hal di atas, PKI telah menetapkan secara tegas

identitas kelas pribumi. Lebih jauh lagi, dengan segala aksinya, baik melalui tulisan, pidato-pidato propaganda, aksi-aksi mogok dan pemberontakan melawan pemerintah kolonial, PKI telah mengangkat kaum pribumi menjadi bermartabat.



Jika ada pemberontakan 1926 pemerintah kolonial memberangus gerakan ini dengan membuang dan membumuh pengikutnya, pada masa Orde Beru, gerakan ini lagi-lagi dipersalahkan atas tragedy Gestapu 1965. ribuan pengikut PKI ditangkap, dibuang bahkan dibunuh secara biada. Gerakan kiri tidak lagi dapat bernafas lega, ia terengah-engah dan sekarat, tergulung deras arus kapitalisme.
Revolusi ajaran komunisme pada dasarnya adalah gelora serangkaian usaha yang dilakukan oleh piha-pihak kaum kominis di mana saja mereka berada untuk mejalankan misi, cita-cita dan menyatakan eksistensinya sebagai kekuatan baru misi utama setiap gerakan komunisme adalah melenyapkan perbedaan kelas, jenis kelamin atau gender, dan perbedaan kebangsaan dengan cara revesioner dan parlementer. Selanjutnya, perjuangan komunois akan membuka suatu dunia baru yang di dalamnya penuh ruang dan kesempatan yang bebas untuk semua orang, terutama untuk mereka yang selama ini terpinggirkan atau mendapat perlakuan diskriminatif dalam berbagai kesempatan yang ada5.



Williams Ebenstein, juga menjelaskan bahwa, baik di Cina RRC maupun Russia, orang-orang komite Central partai komunis sangat menyadari, bahwa dunia baru yang terbuka itu harus di isi dan dipilih dari kalanhgan-kalangan anak-anak generasi baru yang cerdas-cerdas dari kalangan keluarga petani atau buruh-buruh dan kuli-kuli yang relative miskin. Mereka inilah yang kemudian disebut “kaum terpilih”. Kemajuan Uni Soviet, Rusia, Begitu juga dengan RRC setelah perang dunia pertama. Dan selanjutnya Russia Unggul dalam perang dunia kedua.



5 William Ebenstai, -isme-isme yang mengguncang dunia, nasrani, Jakarta, 2006. Hlm.83-89

Hingga menjadi kekuatan besar yang menyaingi Amerika, menurut Ebenstein, semua bermula dari karya-karya besar”kaum terpilih” ini. Mereka sebagai kekuatan intelektual yang cukup handal dan diberikan peran yang cukup besar dalam memajukan industri, yang kemudian memajukan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemiliteran, politik, ekono,I dan seterusnya.


Sebagian kecil anak-anak cerdas yang direkrut dan terpilih itu, dapat dipastkan telah cukup siap secara mental ideologis. Mereka dipastikan mempunyai semangat dan akal yangluar biasa untuk belajar dan mengejar cita-cita, merubah nasib dan kedudukan, agar dapat mengantarkan mereka menjadi pimimpin elit pemerintahan, militer, industriakisasi, dan dalam berbagai sector kehidupan lain. Peluang ini adalah bagaikan jalan raya yang cukup mulus bagi anak-anak petani, buruh dan kuli-kuli untuk melaju kencang terminal kemajuan di dalam dunia baru.


Namun dibalik itu komunikasi juga berpikir dalam kerangka strategi militer terhadap sebagian jumlah populasi yang lebih besar itu. Mereka harus tetap berada dalam organisasi-organisasi kaum pekerja dipusat-pusat industri di kota-kota dan buruh tani yang bekerja di basis-basis mekanisme pertanian di daerah-daerah pedalaman, adalah professional menjadi gelilyawan sejati, apabila sewaktu-waktu negera komunis terlibat dalam pertempuran atau perang terbuka pada setiap perjuangan cita-cita missi komnisme untuk dunia.


Dalam tulisan Juiping, terdapat uraian yang jelas tentang langkah-langkah partai komunis (komunisme) dalam setiap usahanya untuk melaksanakan missi dan cita-cita komunis me dunia. Di antara banyak cara yang disebutkan dalam buku itu, beberapa dari padanya dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, komunisme dalam setiap gerakannya selalu melancarkan revolusi dengan kekerasaan, tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa, terutama pemerintah atau system politik yang tidak sesuai dengan cita-citanya, kemudian menggantikan dengan rezim baru yang berjiwa marxis dan berwatak proletar, kedua, komunisme selalu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, atau kebaikan dengan kejahatan. Misalnya, ketika membangkitkan semangat kaum buruh/proletar, para peminpin revolusi selalu berkata; “…..kaum buruh adalah kaum yang paling progesif, kelas yang paling ideal, paling sabar dan paling tidak egois. Buruh adalah kelas yang paling depan dalam perjuangan cita-cita revolusi, dan buruh adalah pioner-pioner kaum proletar di mana saja mereka berada. Tanpa petani yang miskin, tidak ada revolusi sejati, dan revolusi sejatin, dan revolusi ini kita buka adalah untuk membela mereka, membela orang-orang miskin”. Ini adalah kata-kata Mao Zedong yang selalu dikutip oleh tokoh-tokoh poitik dari partai komunis.


Ketiga, dalam setiap gerakannya komunis selalu memanfaatkan cara-cara menghasut dan menyulut pertikaian massa. Keharmonisan yang ada dalam dan tumbuh subur dalam suatu masyarakat yang tertib, baik di kota-kota maupun di desa-desa, kondisi ini dianggap hamabatan bagi tegaknya ideology dan misi masyarkat komunisme atau masyarakat baru. Oleh sebab itu keharmonisan ini, dengan cara memfitnah orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, tokoh-tokoh agama, peminpin masyarkat yang jumlahnya relative sedikit (misalnya 5 % sebaliknya, komunis menghasut sejumlah orang-orang yang tidak kaya, tidak mempunyai kedudukan yang tinggi, penganggur , dan lain-lain yang jumahlnya yang relative bnyak (misalnya 95% ). Kondisi ini dimenfaatkan dan dipertentangkan oleh komunis sesuai dengan “teori pertentangan kelas”, sehingga keadaan yang damai harmonis tadi telah menjadi berubah dengan tumbuhnya benih-benih kebecian-kebencian, hilangnya uhkhuwah sesama warga, munculnya jurang pemisah, dan selanjutnya, semakin dekat dengan kondisi perpecahan dan hur-hura.6‑
dalam pergerakannya di Indonesia, partai komunis (Indonesia) dianggap lebih berani menyatakan missi dan tujuan politik-politiknya dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya. Pada waktu itu, PKI adalah satu-satunya partai yang relative berani menyatakan secara terbuka kepada public, bahwa PKI ingin mewujudkan masyarakat Komunis Indonesia yang adil dan merata. Disamping PKI, pada waktu itu masih ada PNI yang juga berani menyatakan diri dengan slogan Nasionalisme. Pamor PNI pada waktu itu, terutama dalam propaganda, berada di bawah PKI. Oleh sebab pamor gerakannya kuat. Maka PKI relative radikal dalam sikap dan gerakan politiknya. Salah satu propaganda PKI yang relative populer adalah ketika PKI menyatakan secara terbuka, bahwa revolusi 17 Agustus 1945 belum selesai.7



Revolusi ini masih berada pada tahap paling awal dari cita-cita revolusi PKI di Indonesia. PKI bersama rakyat dan pengikut-pengikutnya harus segera bersiap-siap menuju tahap revolusi berikutnya, yaitu revolusi kedua. Dalam revolusi kedua ini, PKI bercita-cita dan bersungguh-sungguh mewujudkan Negara dan pemerintahan yang berdasarkan komunisme. Kapan itu tercapai, ketika semua alat-alat negera dan birokrasi pemerintah Negara berada di tangan orang-orang komunis. Artinya ketika presiden, kepala angkatan, para mentri, gubernur, bupati, wali kota hingga kelurah dan kepala desa semuanya dipegang oleh orang-orang komunis, dan setelah itu, PKI Indonesia segera akan melangkah kerevolusi ketiga, revolusi yang akan melahirkan masyarakat Indonesia yang sama rata dan sama rasa antara borjuis den proletar.
Gambaran ini akan memberikan pemahaman yang jelas betapa ambisi PKI untuk berkuasa sepertu telah mendesak nurani Islam dan kaum nasionalis Indonesia.



6 ibid, 205. hlm.23-35
7 M.H Lukman seorang ideokog/pemikir ci comite central PKI pada tahun 1957 telah menerbitkan buku pedoman revolusi social-agraria yang diberi nama ABC Resolusi Indonesia.
Berikutnya tentara indinesia dan semua pihak yang merasa dirugikan oleh gerakan dan propaganda PKI untuk kemudian bangkit menantang. Dengan suasana yang demikina paraoks ini, yang disertai dengan adanya pergesekan ideologis antara golongan, sebagaimana pengalaman konflik-konflik di berbagai berkembang, telah mendjadi ruang dan iklim baru bagi tampil bentara sebagai pihak yang akan melakukan upaya stabilitasi politik dan kemudian mengambil keuntungan politik kuasa. Jika kondisi dapat segara tercipta untuk disebut terakhir itu.

Persaingan politik dan ideology tingkat nasional. Dalam bentuk yang lebih formal lagi dapat dilihat di kemudian dalam peta hasil pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955. cerminan ideology politik tersebut misalnya, dapat dibaca pada posisi empat buah partai yang berhasil tampil”empat besar” pemenag pemilu tahun 1955 itu. Yang secara berturut-turut disebutkan PNI, MASYUMI, NU dan PKI.


Masing-masing partai tersebut mewakili ideology nasionalisme (PNI), mewakili Ideologi Islam (MASYUMI dan NU) dan berikutnya ideology komunis yang diwakili oleh PKI. Pada masa itu (1955) walaupun secara nasional PKI telah berhasil nyata mencapai empat besar dalam pemilu, tetapi keadaan di Aceh begitu muncul kepermukaan. Gerakan aktifis PKI di Aceh baru diketahui terang-terangan pada tahun 1963. ketika Thaib Adamy adalah seorang kader PKI yang dianggap tangguh dan militan pada masa itu, Jabatannya selaku Sekretaris Comite Central PKI, disamping itu ia juga berkedudukan sebagai anggota DPRD-GR propinsi Daerah Istimewa Aceh mewakili Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh.**

Untuk Lebih Je

boljugg

“...Djenderal jang telah berhasil diambil dari rumahnja adalah: 1. Djenderal YANI, 2. Djenderal PARMAN, 3. Djenderal HARJONO, 4. Djenderal SUTOJO, 5. Djenderal SUPRAPTO, 6. Djenderal PANDJAITAN, sedangkan Djenderal NASUTION jang djuga didjadikan sasaran telah lolos...”“... Bung KARNO menganggap dan memperlakukan bekas Brigdjen SUPARDJO sebagai Komandan jang memimpin tindakan gerakan pembersihan dan rupanja telah mengetahui sebelumnja bahwa bekas Brigdjen SUPARDJO itulah pelaksana utamanja...”“...


Sewaktu dan setelah menerima laporan dari bekas Brigdjen SUPARDJO, Bung KARNO kelihatan tevreden, sambil menepuk-nepuk nahu SUPARDJO ia berkata: “Je hebt goed gedaan. Kenapa NASUTION kok lolos...”




Kesaksian BSW sebagaimana tertuang di dalam BAP di atas, selama pemerintahan Soeharto tidak pernah bisa dipublikasikan.


Kekuatan Soeharto telah berhasil menutup fakta sejarah tentang keterlibatan BK di dalam peristiwa berdarah yang menewaskan enam jenderal dan Letnan Satu Pierre Tendean (ajudan Menko Hankam/Kasab Jenderal NASUTION), serta Ade Irma Suryani (anak NASUTION).



Jika saja, Soeharto membiarkan fakta dan data keterlibatan BK di dalam perencanaan eksekusi jenderal TNI-AD itu bergulir apa adanya pada saat ia memegang kekuasaan, niscaya BK dan keluarganya akan dicincang-cincang oleh rakyat. Dan boleh jadi, Megawati tidak akan pernah menjadi presiden.




Jangankan jadi presiden, bisa jadi anggota partai saja mungkin merupakan suatu hal yang musykil.Kebijakan Soeharto ‘melindungi’ BK sebagai dalang utama pembunuhan para jenderal, menyebabkan BK menjadi pujaan banyak orang, karena ia diposisikan sebagai tokoh yang ditelantarkan Soeharto.


Akibat ‘kebaikan’ Soeharto, maka nama BK tetap harum sebagai proklamator, bahkan anak-cucunya turut memperoleh anugerah ini, padahal sesungguhnya BK adalah bajingan di balik pembunuhan jenderal. BK juga bajingan yang menyebabkan paham komunisme tumbuh subur di Indonesia.


.