BoyzForum! - forum gay Indonesia www.boyzforum.com
Howdy, Stranger!
It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!
Quick Links
Categories
- 31.1K All Categories
- 24.4K BoyzLife!
- 5.5K BoyzStyle
- 1.9K BoyzStories
- 5K BoyzLove
- 5.9K BoyzRoom
- 2 *Members Only!
- 1 BoyzAlbum*
- 1 BoyzChat*
- 12.8K BoyzConnect!
- 6K Jabodetabek
- 3.9K Jawa
- 2.5K Nusantara
- 451 International
- 291 BoyzForum Info
- 8 Apa Itu BoyzForum?
Selamat datang di situs Boyzforum yang diarsipkan oleh Queer Indonesia Archive. Forum untuk komunitas gay Indonesia yang populer ini didirikan pada tahun 2003, dan ditutup pada tanggal 15 Desember 2020.
Forum ini diabadikan untuk kepentingan sejarah. Tidak akan ada konten baru di forum ini. Silakan menikmati forum ini sebagai potongan dari sejarah queer Indonesia.
Forum ini diabadikan untuk kepentingan sejarah. Tidak akan ada konten baru di forum ini. Silakan menikmati forum ini sebagai potongan dari sejarah queer Indonesia.
KUASA MESIN BESAR LOBI YAHUDI DI INDONESIA..
Gambar paling popular yang amat memedihkan perasaan Tun Dr. Mahathir mantan
Perdana Menteri Malaysia. Penyerahan diri Indonesia kepada IMF
Ini adalah merupakan reaksi pertama dari Catatan Tun Dr. Mahathir Pak Harto Sengaja Dijatuhkan dalam buku PAK HARTO THE UNTOLED STORIES
Pernyataan berhenti sebagai presiden yang dilakukan Pak Harto pada 21 Mei 1998, tidak terlepas dari rangkaian “krisis nilai tukar mata uang” yang berlangsung sejak Juli 1997, dimulai dari Thailand lalu menyebar ke Philipina dan Indonesia.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa diantara negara-negara yang terimbas krisis nilai tukar mata uang di Thailand, kemudian Indonesia mengalami dampak sedang negara lain dapat mengatasinya? Perlu digaris bawahi bahwa yang terjadi pada waktu itu adalah “krisis nilai tukar mata uang” rupiah terhadap dollar AS. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis perbankan, bukan krisis pasar modal, bukan krisis sektor riil danbukan pula krisis moneter.
Bahwa kemudian Indonesia mengalami krisis multidimensi disegala bidang mulai sektor perekonomian, sosial dan politik, tidak terlepas dari penanganan krisis nilai tukar mata uang yang sengaja dilakukan “dengan salah” oleh tim ekonomi yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”.
Mengomentari krisis nilai tukar mata uang pada waktu itu, PM Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan bahwa krisis itu adalah suatu rekayasa dari Lobi Yahudi yang bertujuan menghancurkan perekonomian muslim di Timur Jauh. Lebih lanjut Mahathir menuduh George Soros sebagai agenLobi Yahudi yang dibekali dana bermilyar dollar untuk membeli mata uang negara berpenduduk mayoritas muslim, untuk menghancurkan sistem moneter negara itu.
http://4.bp.blogspot.com/-kOU5997IN3Y/US3UM4JOEWI/AAAAAAAAHgs/eSHD_aEv4nw/s1600/suharto+imf1-560.jpg
Mengatasi krisis itu, pemerintah kebijakan fiskal, yaitu memberlakukan transaksi Ringgit Malaysia di luar negara itu. Walaupun Ringgit Malaysia sempat terdevaluasi hingga 30%, dengan kebijakan tersebut Malaysia terhindar dari krisis multidimensi seperti yang dialami Indonesia. Mahathir menuduh Lobi Yahudi berpenduduk mayoritas muslim, mulai dari Maroko di pantai Barat Afrika, hingga Korea Selatan, Malaysia, yang paling parah hingga merambah ke krisis multidimensi, negara-negara berpenduduk mayoritas Malaysia mengambil keputusan memberlakukan mengaitkan kurs tetap dengan dollar Amerika dan tidak memilki agenda untuk menghancurkan perekonomian negara-negara.
Marauke di Irian Jaya. Ternyata, rekayasa lobi Yahudi terbukti lagi sekarang ini dengan terjadinya krisis ke tata negaraan di negara berpenduduk mayoritas muslim, mulai dari Libya, Yaman Selatan, Suriah, Irak, Oman, Afghanistan, Pakistan, yang terjadi baru-baru ini, sedangkan ketatanegaraan kita sudah porakporanda akibat rekayasa lobi Yahudi. Mengatakan Amerika sebagai negara adi daya adalah tidak benar. Sesungguhnya Amerika adalah Israel kecil. Tidak akan terpilih seseorang menjadi presiden di Amerika, sejak dari Roosevelt sampai Obama, jika tidak mematuhi konsensus Lobi Yahudi. Presiden John F Kennedy mencoba membangkang, ganjarannya dibunuh dan tidak diketahui otak intelektual pembunuhan itu sampai sekarang.
Respon pemerintah Indonesia di awal krisis melakukan spread intervensi pada kisaran 10% untuk menstabilkan rupiah. Kurs rupiah terhadap US$. 1,- berada pada kisaran Rp. 2.400,- Ternyata nilai tukar rupiah terhadap dollar melampaui spread yang ditentukan. Jika saja pada waktu itu tim ekonomi memberlakukan kurs tetap (devisa terkontrol) yaitu pada kisaran Rp. 2.800,- terhadap US$. 1,- (seperti yang dilakukan Malaysia), Indonesia tidak akan mengalami krisismulti dimensi (krisis moneter). Alasan tim ekonomi bahwa kurs tetap tidak dapat diberlakukan karena keterbatasan cadangan devisa tidak argumentatif karena didasari asumsi negatif (Malaysia dapat melakukan).
Faktanya, pada era pemerintahan presiden Soekarno, tanpa memperhitungkan cadangan devisa, rezim devisa terkontrol dapat diberlakukan. Pada awalnya Thailand untuk bertahan dari krisis karena kesigapan pemerintah ekonomi Indonesia lebih baik dari Thailand. Namun pada Agustus 1997, penasihat ekonomi presiden Wijoyo Nitisastro bersama Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono membuat keputusan “kontra produktif” yaitu: pengalihan dana BUMN dari bank-bank komersial ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menaikkan tingkat suku bunga SBI 30%.
Kebijakan menambah persepsi negatif pasar sehingga memicu pembelian dollar Amerika dan berakibat rupiah makin terpuruk.hingga 32% dihitung sejak 1 Januari 1997. Sampai akhir tahun 1997 rupiah ditutup pada nilai Rp. 4.650,- atau terdepresiasi hampir 70%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus meluncur terjun bebas sampai Rp. 17.000,- per US$ pada 22 Januari 1998.
Sangat disayangkan, tim ekonomi kepresidenan yang diketuai “Gembong Mafia Indonesia sudah mengalami 13 tahun lebih dulu, dimana sistem tim ekonomi berargumen, Indonesia jauh lebih siap ketimbang dan fundamen ini makin Pada September 1997 kurs rupiah terus merosot.
Berkeley” Wijoyo Nitisastro tidak melakukan kebijakan moneter seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Kapasitas Wijoyo, Doktor ahli kependudukan ini (bukan Ekonom), yang pernah dijuluki sebagai 10 ekonom terbaik di dunia karena pernah berhasil meredam spiral inflasi 650% di awal orde baru adalah bukti bahwa ia ekonomi yang handal (versi negara kapitalis yang juga menjuluki Sri Mulyani, calon presiden dari Partai SRI, sebagai menteri keuangan terbaik di dunia).
Menjadi pertanyaan, mengapa pada krisis nilai tukar mata uang pada tahun 1997, Wijoyo seperti tergagap-gagap dan bertindak seolah-olah menjadi bagian dari konspirasi yang ingin menghancurkan perekonomian Indonesia?
Memang kita tidak dapat berandai-andai dalam sejarah. Tapi, jika pada waktu awal krisis nilai tukar mata uang merambah ke Indonesia pada Agustus 1997, pemerintah memberlakukan kurs tetap seperti yang dilakukan Malaysia, apa yang kita kenal sebagai peristiwa Mei 1998 tidak perlu terjadi.
Yang kita alami pada waktu itu “krisis nilai tukar mata uang”. Bukan krisis ekonomi, bukan krisis moneter, bukan krisis perbankan, bukan krisis sektor riil. Ketidak jelasan langkah yang diambil oleh tim ekonomi pada waktu itu untuk mengatasi krisis nilai tukar mata uang, misalnya dengan memberlakukan kurs tetap (bukan devisa bebas), berakibat krisis nilai tukar mata uang merambah keberbagai sektor, hingga kita mengalami krisis multidimensi.
Mendasari tentang kepakaran tim ekonomi pada waktu itu, bukan tidak mungkin pola penanganan krisis mata uang pada waktu itu disengaja hingga berakibat menjadi krisis ke berbagai sektor perekonomian, fiskal, pasar modal, berbankan hingga kesektor riil.
Akibat kurs tetap tidak diberlakukan, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS utang luar negeri makin membengkak (dihitung dalam rupiah yang terus terpuruk).
Dari total utang luar negeri per Maret 1998 sebesar US$ 138 milyar, sekitar US$ 72,5 milyar adalah utang swasta yang dua pertiganya utang jangka pendek, sedang utang pemerintah US$ 65,5 milyar. (Bandingkan dengan utang yang dibuat selama 13 tahun era reformasi sebanyak 1.600 triliun setara dengan US$. 166 milyar – dengan utang sebesar itu tidak ada penambahan sarana/prasarana seperti bendungan, irigasi, waduk serta jalan yang dibangun, kecuali ala kadarnya dan fakta – bukan data statistik - jumlah penduduk miskin makin membludak) Ratusan perusahaan dari skala kecil hingga konglomerat berbangkrutan.
Akibatnya terjadi PHK besar-besaran, disisi lain harga barang dan jasa melambung tidak terjangkau oleh rakyat. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan meningkat mencapai sekitar 55%, pendapatan per kapita sebesar US$ 1.155,- pada tahun 1996, berdampak negatif terhadap posisi neraca pembayaran, karena jumlah merosot tajam menjadi US$ 610,- perkapita pada 1998.
Dengan maksud mengembalikan kepercayan pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah yang terpuruk, pada 8 Oktober 1997, pemerintah (tim ekonomi) mengumumkan akan meminta bantuan IMF. Pak Harto keberatan dengan jalan mengundang IMF, namun atas desakan para penasehat ekonominya yang diketuai Wijoyo Nitisastro, pada 31 Oktober 1997, ditandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent/LoI) pertama dengan IMF oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudrajat Jiwandono dalam bentuk: Memorandum on Economis and Financial Policies.
Sejak IMF terlibat menangani krisis moneter di Indonesia, 31 Oktober 1997, malah terjadi krisis yang lebih parah dan kompleks. Keberadaan IMF membawa efek negatif dalam penyelesaian krisis nilai tukar mata uang dan terbukti memperparah menjadi krisis multidimensi. Resep yang diberikan IMF malah kontra produktif dalam penyelesaian krisis. Resep (racun) itu sebagai berikut.
Pertama, kebijakan IMF dalam Loi tidak konsisten dan tidak mempertimbangkan keadaan sosial kemasyarakan dan politik pada waktu itu.adalah penutupan 16 bank swasta pada 1 November 1997, tampa menyiapkan perangkat pengamanan lebih dahulu. Kepercayaan rakyat pada bank sirna dan akibatnya terjadi rush dan capital flight besar-besaran, karena rusaknya sektor perbankan secara menyeluruh. Rakyat tidak percaya pada lembaga perbankan, terjadi penarikan dana masyarakat dari perbankan secara besar-besaran. Atas saran IMF, pemerintah diharuskan menjamin seluruh simpanan nasabah disemua bank 100%.
Walaupun keputusan penjaminan sudah dikeluarkan, rakyat sudah hilang kepercayaan dan tetap mengambil dananya di bank secara masif, hingga BI mengeluarkan dana talangan kepada perbankan berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Layaknya mengail di air keruh, para bangkir menggangsir banknya sendiri dengan cara memberikan kredit fiktif pada pihaknya sendiri atau memberikan kredit kepada perusahaan sendiri, hingga dana talangan BLBI mencapai 460 triliun rupiah, sebagian besar digaruk oleh pemilik banknya sendiri. Kebijakan ini sekaligus mewajibkan pemerintah menanggung utang pihak swasta, dan tidak ada satu negara di dunia dimana pemerintah menanggung dana publik di perbankan hingga 100%. Resep IMF ini seperti menyiram Api dengan Pertamax.
Kesalahan terbesar IMF
Kedua, terbukti pola penanganan krisis yang dipakai IMF di Indonesia dan beberapa negara telah gagal memulihkan perekonomian.
Ketiga, apa yang diberikan IMF berupa bantuan utang, menjadi jebakan agar Indonesia tetap tergantung pada institusi ini untuk waktu yang lama. Dengan instrumen utang, IMF dapat mengendalikan ekonomi bahkan politik di Indonesia.
Keempat, janji bail out IMF sebesar US$ 42,3 milyar ternyata cuma janji kosong. Realisasinya, hingga Mei 1998 tak lebih dari US$ 5 milyar yang dikucurkan oleh IMF.
Kelima, IMF menjadi agen globalisasi yakni mengharuskan liberalisasi perdagangan, privatisasi atau penjualan aset-aset negara yang penting dan vital.
Pada 15 Januari 1998, Pak Harto menandatangani LoI yang kedua di rumah kediaman jalan Cendana no. 8, tanpa didampingi tim ekonomi kepresidenan ataupun menteri terkait. Dalam Loi tersebut terkandung 50 butir pernyataan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, yang berkaitan dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perbankan, dan yang terpenting adalah kebijakan sektor riil melalui penyesuaian secara struktural.
Di media massa, diperlihatkan Direktur IMF Michel Camdessus sedang melipat tangan dan menatap dengan angkuh pada Pak Harto yang tengah menandatangani LoI itu. Namun, LoI ini gagal menyelesaikan masalah utama ketika itu yakni jatuhnya nilai tukar rupiah. Program kedua IMF ini seperti menyiram api dengan batu bara yang tengah menyala. Jatuhnya rupiah seperti disengaja oleh IMF. Tepat 1 minggu setelah penandatanganan LoI kedua, tanggal 22 Januari 1998, rupiah menembus Rp.17.000,- per US$ 1,-.
Tanggal 10 April 1998, kesepakatan ketiga ditandatangani, fokusnya tetap pada reformasi ekonomi mikro, tidak fokus pada krisis mata uang yang tengah terjadi. Pada 4 Mei 1998, pemerintah, atas tekanan IMF, dipaksa menarik subsidi dengan menaikkan harga BBM sampai 71%. Tarif listrik secara gradual juga dinaikkan. Rakyat semakin tertekan, dalam beberapa bulan mereka bertambah miskin hingga ratusan persen akibat mata uang rupiah yang kian terpuruk dan harga barang yang melambung.
Kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk dan semakin tidak jelas titik terang ke arah pemulihan, merupakan indikator kegagalan IMF di Indonesia. Kegagalan IMF sebenarnya bukan saja karena memberikan dianogse dan resep yang salah terhadap krisis ekonomi Indonesia, dan kesalahan membaca peta sosial politik Indonesia, tapi juga karena IMF tidak mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai untuk memahami situasi Indonesia (padahal IMF dikendalikan oleh ekonom-ekonom handal). Mencermati tindakan IMF dalam mengatasi krisis pada waktu itu, tidak ada kata lain kecuali, IMF sengaja menghancurkan perekonomian Indonesia.
Kebijakan penutupan 16 bank, menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi di sektor vital yang dibutuhkan rakyat banyak pada saat perekonomian sedang terpuruk, malah menciptakan instabilitas social dan politik. Karut marut situasi pada waktu itu sangat menakutkan bagi investor hingga tidak ada investasi yang masuk. Sedang rakyat tambah sekarat.
Keberadaan IMF di Indonesia sejak 31 Oktober 1997, bukan saja tidak berhasil memulihkan ekonomi Indonesia, tetapi malah lebih jauh membenamkan Indonesia dalam krisis ekonomi yang makin dalam, krisis politik dan berbagai krisis multidimensional. Lebih dari setengah kegiatan bisnis di Indonesia bangkrut total,
pengangguran makin melimpah ruah dan kemiskinan menjalar kesentero pelosok negri. Pak Harto dalam pidato pertanggungjawabannya bulan Maret 1998 di SU MPR sempat menyatakan bahwa resep IMF tidak ampuh untuk menyelesaikan krisis. Pak Harto mengajukan konsep “IMF Plus” dan berniat menerapkan CBS (Currency Board System) dengan mematok kurs tetap. Rencana menerapkan CBS sejalan dengan
pengangkatan Steve Hanke, guru besar dari Jhon Hopkins University, Washington DC sebagai penasehat khusus Presiden sejak akhir Januari 1998. Hanke telah berdiskusi dengan Pak Harto mengenai CBS. Tanggal 11 Februari 1998, Camdessus mengirim surat kepada Pak Harto yang memperingatkan bahwa jika rencana CBS diteruskan, IMF tidak dapat melanjutkan bantuannya untuk Indonesia (Indonesia dijanjikan oleh IMF bantuan sebesar US$ 43 milyar – pada waktu itu baru cair US$ 3 milyar).
Kebutuhan Indonesia akan likwiditas seperti yang dijanjikan IMF membuat Pak Harto tidak bisa berbuat lain, sementara tim ekonomi malah membenarkan resep IMF. Tidak cukup gembong IMF yang bicara pada Pak Harto, Presiden Clinton beberapa kali melakukan pembicaraan telepon dengan Pak Harto dalam negosiasi bantuan IMF dan mengirim beberapa kali utusan khusus termasuk bekas wakil presiden Walter Mondale. Mondale menyampaikan pesan Clinton agar Pak Harto tetap berjalan dalam syarat-syarat IMF.
Menteri Keuangan Amerika Robert E Rubin pada awal maret 1998, sempat mengancam akan menghentikan bantuan jika Indonesia tidak mematuhi paket IMF. Rubin termasuk salah satu kelompok dalam jajaran pemerintahan Clinton, bersama menteri luar negri AS Madeleine Albright, pada 20 Mei 1998, dalam bahasa diplomatik, meminta Pak Harto turun dari jabatan presiden RI. Orang-orang disekitar Rubin membuat alasan bahwa kepemimpinan indonesia saat itu justru penghambat utama pemulihan ekonomi. Rubin dan Madeliene adalah orang Yahudi yang ada di kabinet Clinton. Tidak kurang dari presiden dan beberapa menteri pemerintah AS begitu getol menghendaki Pak Harto berhenti sebagai presiden. Satu hal yang sangat naïf dan dapat dikatakan ikut campur atas kedaulatan satu negara.
Kebijakan IMF di Indonesia mulai 31 Oktober 1997 hingga Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden merupaka konspirasi institusi ini yang sengaja memperparah krisis yang terjadi di Indonesia. Joseph Stiglitz, penerima hadiah “Nobel” dalam bidang ekonomi, menegaskan bahwa keterlibatan IMF dalam krisis di Indonesia justru memperburuk keadaan. Menjadi pertanyaan, mengapa tim ekonom kepresidenan malah mengundang IMF dimana Pak Harto pada waktu itu tidak menghendaki. Lebih jauh Stiglitz mengatakan, ada empat langkah yang menjadi pola IMF yang malah memperparah perekonomian Indonesia.
1. Privatisasi. Penjualan aset-aset BUMN kepada kroni IMF.
2. Liberalisasi pasar modal. Membuka pasar modal agar investasi meningkat.
Untuk itu IMF memaksa negara pasien mematok suku bunga tinggi. Indonesia dipaksa untuk mematok suku bunga hingga 70% dan menerapkan sistem devisa bebas.
3. Pencabutan subsidi dengan menaikkan harga barang komoditas strategis seperti BBM, pupuk, pangan. Berdampak ekonomi rakyat makin terjepit, hidup semakin susah, yang kemudian berujung pada kerusuhan sosial . Dalam kasus Indonesia terbukti dalam peristiwa Mei 1998.
4. Perdagangan bebas. Dengan membuka pasar bagi produk-produk impor dari negara maju yang berakibat membunuh produk dalam negri. Empat langkah IMF ini membuat negara pasien tidak berdaya, IMF mengambil keuntungan dengan memeras negara debitor. Langkah ini jelas memicu instabilitas sosial politik di Indonesia, puncaknya pada Mei 1998, hingga akhirnya Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden. Berdasar data di atas dapat disimpulkan bahwa IMF sebagai agen Lobi Yahudi menjadi pemantik yang memicu terjadinya kerusuhan di bulan Mei 1998.
Peran IMF dalam memaksa Pak Harto berhenti sebagai presiden tercermin dalam pidato Michel Camdessus pada 9 November 1999, ketika dia mengundurkan diri dari IMF. Camdessus mengatakan bahwa apa yang dilakukannya di Indonesia memang dalam rangka menciptakan katalisator agar Pak Harto jatuh. “We created the conditions that obliged Soeharto to leave his job – Kami menciptakan keadaan yang memaksa Soeharto meninggalkan jabatannya”, kata Camdessus.
Pengakuan ini jelas menunjukkan bahwa IMF yang dikuasai oleh Lobi Yahudi Indonesia dalam menteri yang mundur, plus Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, serta peran Gembong Mafia Berkeley Wijoyo Nitisastro berikut konspiratornya seperti Prof. Emil Salim, Prof. Subroto, Amin Rais, Frans Seda – yang hadir di gedung DPR bersama ribuan mahasiswa dan meneriakkan yel-yel menghendaki Pak Harto mundur, pada 19 Mei 1998 – mereka hanya sekrup kecil dari mesin besar Lobi Yahudi.
Pada tanggal 18 Mei 1998, dalam pertemuan dengan Nurcholis Majid di jalan Cendana, Pak Harto mengatakan: “Apakah jika saya mundur presiden berikut dapat mengatasi masalah bangsa ini?” Empat presiden berlalu, bangsa ini tetap konsisten mengembangbiakan rakyat miskin, korupsi tumbuh subur disemua lini bikrokrasi dan politisi, sistem politik yang amburadul berdasarkan konsensus transaksional, falsafah bangsa diabaikan, terjadi huru hara antar kelompok atau golongan setiap hari, tidak ada stabilitas keamanan, UUD jadi kelinci percobaan. Mau dibawa kemana Negara ini? bertujuan memporakperandakan perekonomian merekayasa Pak Harto berhenti sebagai presiden.
@praddim
REAKSI DARI JAKARTA TERHADAP CATATAN TUN DR. MAHATHIR
Oleh Noor Johan Nuh Jakarta
Post
Copyright 2021 Queer Indonesia Archive. See our Privacy Policy. Contact us at admin@boyzforum.com
Dengan menggunakan situs ini berarti Anda setuju dengan Aturan Pakai.
BoyzForum.com adalah situs anti pedofilia!
Comments
TUN MAHATRHIR: PAK HARTO SENGAJA DIJATUHKAN
CATATAN KENANGAN MANTAN PERDANA MENTERI MALAYSIA
"SETIAP KALI BERJUMPA PAK HARTO, SAYA SELALU MERASA KAMI BERBICARA DARI HATI KE HATI"
Wartawan Malaysia, Zainuddin Maidin yang menggantikan
Tun Dr. Mahathir ke majlis pelancaran buku Pak Harto The
Untold Stories di Jakarta menyampaikan buku Doctor In The
House oleh Dr .Mahahir kepada putri Pak Harto, Siti Hardiyanti
Rutmana yang lebih dikenali dengan panggilan Tutut.
Sebelum saya bertemu langsung dengan Presiden Soeharto, saya selalu mengikuti perkembangan dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan beliau. Saya merencanakan apabila nanti diangkat menjadi Perdan Menteri, maka kunjungan luar negeri saya yang pertama kali adalah kepada Presiden Soeharto. Dan itu terjadi setelah saya dilantik menjadi Perdana Menteri malaysia menggantikan Datuk Hussein On pada tahun 1981.
Kunjungan ini sangat berkesan. Saya disambut langsung oleh Presiden Soeharto di lapangan terbang dengan upacara kehormatan. Setelah itu saya satu mobil dengannya menuju kediaman untuk tamu negara di belakang Istana Merdeka. Pak Harto mengantar saya sampai ke kamar dan mengatakan apabila ada kekurangan bisa disampaikan kepada orang yang disiapkan untuk melayani.
Pertemuan ini menorehkan kenangan mendalam. Saya menilai Pak Harto sangat beradab dan mempunyai sifat-sifat baik. Orang Melayu menganut paham yang menghormati tamu. Saya melihat beliau betul-betul menghormati walaupun tamunya tidak memiliki jabatan yang setara, karena Pak Harto adalah seorang Presiden dan saya hanya perdana menteri.
Saya melihat setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan Pak Harto benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Walaupun Pak Harto memiliki latar belakang sebagai tentara, ia tidak menunjukkan sikap yang sombong dan kalimat-kalimat yang keras. Bahasanya juga baik sekali.
DUKUNGAN DARI SEMUA PIHAK
Pak Harto adalah seorang yang tenang. Tindakan-tindakan dan keputusannya diambil dengan tenang. Pak Harto memerintah amat bijaksana dengan memahami masalah-masalah yang rumit dari sebuah negara besar dengan jumlah penduduk dua ratus juta orang yang berbeda kultur dan bahasa dan tinggal tersebar di kepulauan.
Pak Harto bisa mengawal keaadan. Tidaklah mudah bagi pemerintah mengawal keadaan sebuah negara yang baru dibentuk, seperti Indonesia yang baru merdeka dijajah Belanda, padahal sebelum itu Indonesia memiliki banyak kerajaan yang kadang-kadang saling bermusuhan. Pak harto juga mewarisi pemerintahan Soekarno yang memiliki banyak masalah pada masa itu —miskin dan tidak memiliki tujuan yang satu—. Namun Pak Harto mempunyai keyakinan dan percaya untuk mempertahankan kesatuan yang telah dibuat Bung Karno dan untuk melaksakannya Pak Harto mendapat dukungan semua pihak dari seluruh kepulauan di Indonesia.
Pak Harto adalah pemimpin yang memahami begitu banyak masalah, sehingga beliau bisa mengatasinya untuk kemudian membangun negara Indonesia dengan baik. Memang ada yang berpendapat bahwa Pemerintahan Pak Harto keras, tapi kami tidak melihat seperti itu, karen tidak mungkin suatu pemerintahan tidak berlaku tegas, dengan membiarkan sama sekali adanya masalah-masalah. Banyak negara yang merdeka pada waktu yang bersamaan, sampai sekarang tidak mengalami kemajuan apa-apa karena adanya civil war, perang saudara. Namun Pak Harto dapat mengawal sehingga Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang jaya.
Kita tidak boleh membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau, jumlah penduduk yang besar dengan suku-suku yang dimiliki. Sedangkan Malaysia adalah negara kecil sehingga lebih mudah kami mengurus sesuatu. Jadi kejayaan Pak Harto lebih besar dibandingkan kejayaan di Malaysia.
Melihat (membandingkan) Indonesia tidak bisa sama dengan melihat Malaysia. Sama halnya melihat Malaysia dengan Singapura, karena Singapura hanya sebuah bandar (kota). Dengan demikian, mengelola sebuah negara yang kecil lebih mudah dibandingkan mengelola sebuah negara yang besar. Pak Harto berjaya menyelesaikan permusuhan pada penghujung pemerintahan Bung Karno sehingga hal itu dapat dikurangi. Walaupun masih ada yang tidak setuju dengan Pak Harto, tetapi tidak menyebabkan pertikaian, dan Pak Harto bisa berbicara (menyelesaikan melalui pembicaraan-pembicaraan) dengan baik.
MEREKA TAK INGIN NEGARA KITA MAJU
Tun Dr. Mahathir Mohamad
Setiap kali berjumpa Pak Harto, saya selalu merasa kami berbicara dari hati ke hati, berbincang sebagai sahabat. Masalah antara Indonesia dan Malaysia selalu ada tetapi masalah itu kecil-kecilan. Apabila ada masalah yang mengharuskan presiden dan perdana menteri turun tangan, maka selalu dibicarakan dengan baik sehingga masalah tidak menjadi besar dan membuat buruk hubungan kedua negara. Pak Harto menganggap Malaysia sebagai bangsa yang serumpun, begitu pula saya menempatkan Indonesia sebagai bangsa serumpun. Hanya karena sejarah yang membuat Indonesia dan Malaysia terpisahkan, namun sesungguhnya kedua bangsa berasal dari satu bangsa.
Dimana-mana, dalam hubungan dua negara selalu ada konflik. Secara geografis Malaysia berada di tengah-tengah di antara lima negara ASEAN. Dengan setiap negara, Malaysia memiliki masalah. Malaysia memiliki masalah dengan Thailand, Singapura, Philipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia, tetapi yang paling mudah diselesaikan adalah dengan Indonesia. Jadi saya merasa berutang budi terhadap Indonesia dan Pak Harto.
Pandangan orang asing dari negara-negara barat terhadap saya dan Pak Harto, tidak begitu baik. Seolah-olah mereka tidak ingin melihat hubungan baik kedua negara ini. Oleh karena itu kami mendapatkan kecaman-kecaman, antara lain dengan merusakkan perekonomian kedua negara. Sebagai contoh, bagaimana mata uang Indoensia dan Malaysia dijatuhkan sehingga ekonomi menjadi rusak. Indonesia dan Malaysia memiliki masalah yang sama. Hanya saja sebagai negara yang kecil, masalah di Malaysia lebih mudah diselesaikan, berbeda dengan Indonesia yang memiliki masalah yang lebih kompleks. Sebab itu, Indonesia-Malaysia selalu berhubungan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama.
PAK HARTO SENGAJA DIJATUHKAN
Tekanan terhadap Pak Harto amat berat pada saat terjadi krisis mata uang di tahun 1998. Pak Harto mengatakan dirinya tidak bisa tidur. Karena pada saat itu sudah maju sehingga akhirnya Pak Harto menerima usulan IMF untuk campur tangan dalam penanganan keuangan dan ekonomi negara. Saya sangat sedih melihat gambar Michael Camdesus, Direktur IMF pada saat itu yang menunjukkan seolah-olah dia mendapat kekuasaan yang besar. Pak Harto tidak dapat menolak karena tekanan sangat besar. Saya tidak bisa melupakan peristiwa itu dan sangat sedih karenanya.
Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara, saat itu mata uang Malaysia juga jatuh lebih dari separtuhnya, dari RM 25 per US $ menjadi RM 5 per 1 US $. Sedangkan Indonesia jatuh dari Rp. 2.500 per 1 US $ menajdi Rp. 16.000 per 1 US $, sehingga menyebabkan Indonesia sangat miskin yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Semuanya menyalahkan Pak Harto, padahal kondisi itu terjadi bukan karena Pak Harto, sementara Malaysia juga sibuk mencari jalan keluarnya sendiri. Siapapun yang menghadapi masalah tersebut, pasti tidak akan bisa menyelesaikan. Apalagi pada waktu itu semua menyalahkan Pak Harto sehingga komnunikasi tidak bisa dilakukannya.
Saya berkesimpulan bahwa badai perekonomian yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1998 itu memang dirancang untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Harto. Sehartusnya Pak Harto yang telah memerintah dengan bijak dan berhasil membawa kemajuan bagi Indoensia dan ASEAN, tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Di ASEAN, Pak Harto memainkan peranan yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukkan Pak Harto sebagai orang tua. Kejatuhan Pak Harto merupakan kerugian yang besar di Asia Tenggara karena beliau sangat dihormati oleh para pemimpin Asean lainnya.
LUKISAN WAYANG YANG ISTIMEWA
Saya dan Pak Harto selalu bertukar cendera mata setiap kali bertemu. Saya senang sekali ketika mendapat kenangan lukisan wayang kulit, ini tidak ada dimanapun, bagus sekali. Saya juga mengikuti cara Pak Harto yang menyimpan rapi semua kenanagan dari kepala-kepala negara sahabat di Museum Purna Bahakti Pertiwi. Hadiah-hadiah yang pernah saya terima bukanlah untuk diri sendiri, melainkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya kumpulkan hadiah-hadiah tersebut dan meletakkanya di museum.
Kadangkala Pak Harto mengetengahkan peribahasan Jawa dalam pembicaraan empat mata. Kami tertawa bersama. Pask Harto senang makan gudeg, saya pun suka gudeg. Makan bersama pun sering dilakukan. Hubungan pribadi ini memberikan dampak positif kepada hubungan kedua negara. Pak Harto adalah seorang Presiden dari sebuah negara yang besar, tetapi dirinya tidak pernah lupa bahwa antara dua buah negara adalah serumpun bangsa sehingga tidak ingin bermusuhan. Saya merasa terhormat dapat diterima Pak Harto sebagai sahabat.
Setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi sebagai sebuah bangsa kita tidak boleh melupakan kejayaan yang telah berhasil dicapai oleh sebuah kepemimpinan. Bagaimana Pak Harto menempatkan Bung Karno sebagai tokoh proklamasi yang membawa Indonesia merdeka, itu tidak terlupakan. Begitu seharusnya yang diberlakukan terhadap Pak Harto.
KUNCI SUKSES PAK HARTO
Saya juga menyaksamai upaya Pak Harto mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai idiologi bangsa. Setiap negara memiliki nilai-nilai kebangsaan dan jatidiri yang harus dipertahankan. Malaysia mengikuti apa yang dilakukan Pak Harto, yakni dengan adanya rukun negara. Kami mencontoh Indonesia. Setiap negara memerlukan sebuah pegangan yang menjadikan kita semua memiliki komitmen yang sama terhadap pegangan itu, sehingga sebuah bangsa bisa bersatu dalam suatu negara.
Saya mengetahui beberapa hal yang menjadikan kunci sukses Pak Harto di dalam memimpin dan membangun Indonesia. Yaitu, Pak Harto memiliki ketegasan dan beliau sangat paham terhadap berbagai masalah dan hal-hal yang diperlukan oleh rakyat dan negara Indonesia. Memang ada pemimpin yang bisa tetapi tidak memahami keperluan negaranya. Sebagai contoh, mengenai demokrasi. Kita memerlukan demokrasi, tetapi demokrasi seperti di Barat tidak cocok untuk negara yang lain karena masing-masing negara memiliki kekhasan dan tidak dapat dipaksakan. Pak Harto amat memahami kebutuhan demokrasi di Indonesia. Itu sebabnya mengapa di bawah kepemimpinan Pak Harto, Indonesia bisa maju dari negara miskin menjadi negara berkembang.
[1] Penuturan Tun Mahathir bin Mohamad sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).
[2] Dr. Tun Mahathir bin Mohamad lahir 20 Desember 1925 di Alor Star, Kedah. Bapak dari dua orang putra dan seorang putri ini rajin menulis artikel politik di Sunday Times. Artikel-artikel tersebut kemudian dibukukan dengan judul The Malay Dilemma. Mulai aktif di UMNO tahun 1964, Tun Mahathir menjadi Deputi Perdana Menteri pada 1974 setelah sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia. Ia menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981-2003. Kini Dr. Tun Mahathir memimpin Perdana Leadership Foundation yang terletak di Putrajaya, Malaysia.
Catitan:
Mantan Menteri Penerangan Malaysia,Tan Sri Zainuddin Maidin telah menggantikan Tun Dr. Mahathir ke upacara pelancaran buku Pak Harto The Untold Stories pada 8 Jun 2011 di Jakarta dan catatan Tun Mahathir ini tersiar di blog Soeharto pada 30 Januari lalu.
Posted
Mafia Berkeley dan BLBI Sengsarakan Rakyat
Print
Mafia Berkeley dan BLBI Sengsarakan Rakyat
Majalah GARDA No. 320Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berada dalam lingkaran skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di republik ini, hingga sekarang belum pernah terungkap secara jelas bagaimana pertanggungan jawabnya dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Skandal terbesar yang memangsa keuangan Negara mencapai 700 triliun rupiah masih menjadi misteri, padahal sangat jelas telah dilakukan secara sistematis oleh bandit – bandit ekonomi bersama para koruptor di lingkungan elit Negara, serta sarang penyamun yang berada di gedung megah Bank Indonesia di Jalan Husni Thamrin, Jakarta.
Sosok Boediono yang kelihatan melankolis, santun dan berwajah dingin, bahkan sebagian kalangan mengatakan berwajah seperti dewa, sosok yang banyak mengetahui misteri BLBI, karena pada waktu terjadi kasus tersebut, dia menjabat Direktur Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter Bank Indonesia dan pernah menjabat Gubernur BI. Sebelum terpilih sebagai Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( sejak 2009 ).
Sedangkan kaitannya dengan Mafia Berkeley; meskipun Boediono bukan lulusan Universitas California di Berkeley, dia salah satu ekonom yang sangat setia menjalankan kebijakan – kebijakan Konsensus Washington dan direkrut kelompok Mafia Berkeley pada era tahun 1990-an, oleh J.B Sumarlin sewaktu menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kiat MB Memenuhi Kemauan Majikannya
Buku best seller, Para Penguasa Baru Dunia, atau dalam judul aslinya, The New Rulers of The World karya John Pilger, antara lain, menulis bahwa di dunia ini yang tidak dilihat oleh bagian terbesar kami yang hidup di belahan utara, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari 90 negara masuk ke dalam program penyesuaian structural sejak tahun 1980-an. Hal inilah yang membuat kesejangan yang semakin lebar antara Negara kaya dan Negara miskin.
Program penyesuaian tersebut di perkenalkan dengan istilah Nation Building & Good Government oleh “ Empat Serangkai” yang mendominasi World Trade Organization (WTO) yakni Amerika Serikat – Uni Eropa – Kanada dan Jepang, serta “Triumvirat Washington” yakni : Bank Dunia ( World Bank ) – IMF dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Merekalah yang mengendalikan semua aspek rinci kebijakan pemerintah di Negara – Negara sedang berkembang.
Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, memaksa Negara – Negara termiskin untuk membayar USD 100 juta per hari kepada kreditor Barat. Akibatnya sebuah dunia yang elitnya dengan jumlah penduduk kurang dari 1 milyar orang telah menguasai 80% kekayaan seluruh umat manusia di muka bumi ini.
Seperti telah digambarkan oleh para tenokrat – teknokrat Orde Baru yang kemudian dikenal sebagai Kelompok Mafia Berkeley, yang dipercaya Presiden Soeharto pada tahun 1967, bahwa ekonomi Negara ini sudah bangkrut.
Kemudian pada November 1967, menyusul tertangkapnya hadiah terbesar oleh tuan – tuan besar kapitalis barat, kemudian hasil tangkapannya dibagi-bagi diantara mereka. The Time Life Corporation yang mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, dalam waktu 3 hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Pesertanya meliputi para Kapitalis Barat yang paling berkuasa di dunia, seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi barat diwakili oleh perusahaan – perusahaan minyak dan Bank, General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation dan US Steel. Sementara di seberang meja duduk para ekonom dan tekonkrat Orde Baru yang menurut Rockefeller, “Ekonom – Ekonom Top Indonesia”.
Rupiah Sangat Lentur
Liberalisasi sector keuangan terlihat dalam system lalu lintas devisa dan nilai tukar rupiah, sehingga membuat rupiah sangat lentur. Mata uang rupiah dibuat mengambang sehingga sewaktu-waktu bisa melemah dan menguat secara ekstrem. Yang lebih aneh di Indonesia, orang boleh meninggalkan Negara dengan membawa rupiah atau valuta asing berapapun jumlahnya. Sementara AS sebagai kampiun liberalisasi melarang orang atau warga negaranya membawa keluar uang lebih dari $10.000.
Sewaktu krisis moneter melanda Asia, ekonomi China tidak goyah karena system lalu lintas devisa diatur sangat ketat. Ekonomi Malaysia hanya sedikit mengalami guncangan lalu segera pulih kembali karena kurs ringgit (RM) dipatok terhadap mata uang asing khususnya USD.
Dengan berbagai argumentasi, Kelompok Mafia Berkeley berusaha meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi keuangan sangat penting untuk menjamin masuknya investasi Negara- Negara maju. Akan tetapi dalam kenyataannya liberalisasi keuangan dan perdagangan malah menghancurkan ekonomi Indonesia.
Lihat saja punahnya pasar – pasar tradisional yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan ritel raksasa, seperti Carefour, Hypermart, Lottemart, Seven Eleven. Belum lagi di sector keuangan, kita lihat bahwa bank –bank rekap yang telah memangsa BLBI hampir 700 triliun rupiah, sekarang sudah jatuh ke tangan asing (BCA,Bank Niaga,Danamon,BII,dll).
Mafia Berkeley, BLBI dan Boediono
BoedionoBoediono lahir di Kepanjen Lor, Blitar. Menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Blitar, tahun 1957. Selanjutnya Boediono diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, tahun 1960. Setelah tingkat II dia menerima beasiswa Colombo Plan dan kuliah di Australia. Kembali ke Indonesia, ia sempat bekerja di sebuah bank di Jakarta dan kembali ke kampus sebagai dosen pada tahun 1972. Setelah ayahnya meninggal, tahun 1974, Boediono mengajak ibunya pindah ke Yogyakarta.
Ketika menjadi dosen, Boediono sering ke Jakarta, menulis artikel di beberapa media tentang pembangunan Indonesia, tahun 1990-an. Rupanya tulisan – tulisan Boediono dibaca oleh J.B. Soemarlin, kemudian diangkat menjadi Kepala Biro Ekonomi, dan dari sini Boediono masuk ke Bank Indonesia (BI).
Ketika Sudrajat Djiwandono menjabat Gubernur Bank Indonesia, Boediono menjadi Direktur III Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 1996.
Setahun kemudian ia menjadi Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter. Pada era Presiden B.J Habibie 1998 – 1999, Boediono menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian pada tahun 2001 menjadi Menteri Keuangaan ketika Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada desember 2005, ia diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie. Ia juga sempat menjabat Gubernur BI selama 1 tahun sebelum akhirnya menerima pinangan SBY menjadi pendampingnya sebagai Wakil Presiden.
Beberapa catatan yang ditinggalkan Boediono sejak menjabat beberapa pos penting di bidang ekonomi dan moneter di negeri ini, sebagai berikut :
Catatan Pertama, mengenai pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di Republik ini, hingga sekarang tidak ada satupun petinggi atau mantan petinggi Negara yang mengaku bertanggung jawab atas pengucuran BLBI, dengan seluruh rangkaian BLBI tersebut memangsa keuangan Negara sampai 700 triliun rupiah.
Catatan Kedua, sejak terjadi krisis moneter 1997 hingga pasca reformasi 1998, terjadi indikasi bahwa BI telah melakukan “Illegal System” dan proses “ Pencucian uang” secara terselubung guna menutupi defisit akibat “Korupsi dan beban biaya politik” dalam membangun pencitraan yang dikemas dengan kemunafikan dan kebohongan.
Catatan Ketiga, perlu dipertanyakan bahwa ada rencana kebijakan pemerintah (setelah Boediono menjabat sebagai Wakil Presiden) dan rezim moneter Bank Indonesia untuk melakukan “re-dominasi” rupiah. Pertanyaan nya , re-dominasi ini akan dilakukan dalam rangka apa ? Jaminannya apa dan dari mana ? Apakah untuk memperkuat nilai rupiah atau “untuk menghilangkan jejak atas kejahatan – kejahatan ekonomi – moneter, khususnya skandal BLBI, skandal Bank Century, Money Laundry serta kejahatan – kejahatan korporatokrasi lainnya” dan atau korupsi yang dilakukan oleh elit negera, khususnya pejabat tinggi rezim moneter BI.
Hal ini mengingat bahwa BI sekarang sudah menjadi alat kepentingan asing dan dikendalikan serta diawasi oleh lembaga- lembaga multilateral dalam rangka penguasaan ekonomi Negara bangsa ini oleh kaum neoliberalisme sebagai bentuk penjajahan gaya baru.
Bangun kemandirian Bangsa
Dalam rangka peringatan Hari lahirnya Pancasila 1 juni 1945, penulis mengajak seluruh warga bangsa ini untuk mengingat kembali beberapa pemikiran visioner Bung Karno sebagai negarawan besar abad 20. Bung Karno sebagai Presiden pertama dan pendiri Negara bangsa ini, telah mencanangkan Trisakti dalam membangun kemandirian bangsa, yakni : Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Ketiga kerangka pemikiran besar Bung Karno tersebut, sekarang menjadi sangat relevan di dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa dan Negara.
Sumber : Maj
kt nya mau jadi tokoh berpengaruh kok males gtu to
btw kamu tu udh jd living legend dgn ur big thing loo
dulu miranda gultom axis bgt pas krismon ut nentuin policy2 yg memperpuruk ini
makin kebaca jelas skenario besar di balik situasi saat itu
gila yah....
saat itu pertiumbuhan indon lg bagus2 nya..
@NanoB
@firkhafie
pokonya elegan gitu deh
ak pengen suatu saat nanti klo diperistri bambang tri dandannya kyk gitu
ga menor kyk mayang pecun
(((INI PASTI JUGA SALAH YAHUDI PASTI)))
w/ big tools?
knp pengin jadi miranda juga?
pake escada dong?..
kaco deh
u ruined my pervecto imagination about who u really are...
@firkhafie
ganti2 nick mulu
whaddup w/ u?...
ini yg asli or cloned version?...
@algonzo
Pada tanggal 18 Mei 1998, dalam pertemuan dengan Nurcholis Majid di jalan Cendana, Pak Harto mengatakan: “Apakah jika saya mundur presiden berikut dapat mengatasi masalah bangsa ini?” Empat presiden berlalu, bangsa ini tetap konsisten mengembangbiakan rakyat miskin, korupsi tumbuh subur disemua lini bikrokrasi dan politisi, sistem politik yang amburadul berdasarkan konsensus transaksional, falsafah bangsa diabaikan, terjadi huru hara antar kelompok atau golongan setiap hari, tidak ada stabilitas keamanan, UUD jadi kelinci percobaan. Mau dibawa kemana Negara ini? bertujuan memporakperandakan perekonomian merekayasa Pak Harto berhenti sebagai presiden.
"Ini problem yang menurut saya tidak terprogram dengan baik," kata Aliman saat dihubungi, Kamis, 6 Februari 2014.
Dia mengatakan pengadaan truk sampah oleh pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu seharusnya dapat disampaikan dan dijabarkan dengan baik. "Kalau terlaksana, sepertinya Jakarta akan bersih."
Menurut Aliman, pengadaan 200 truk sampah memang tidak tercantum dalam pengajuan APBD 2014. "Yang ada hanya program penanganan sampah," katanya. Sedangkan program tersebut tidak ada penjabaran terkait apa saja yang akan diadakan dan dilaksanakan. "Pengerukan kali juga bisa jadi penanganan sampah," ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI mendapati anggaran pembelian 200 truk sampah ternyata tak masuk dalam mata anggaran yang disetujui DPRD DKI pada pertengahan Januari lalu. DPRD menyebut mata anggaran itu tak masuk dalam draf.
Menurut anggota Komisi D DPRD, Mohammad Sanusi, Dinas Kebersihan memang mengajukan pengadaan 200 truk sampah. Namun ajuan itu tertahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta. Jika Bappeda tak mencantumkan permintaan ke draf usulan, ajuan itu tak akan masuk ke Dewan.
"Kalau seperti itu, berarti salah anak buah Gubernur Jokowi, bukan Dewan," kata Aliman. Menurut dia, kebenaran informasi mengenai hal tersebut harus didapat dari pihak Bappeda. Dia pun meminta agar eksekutif lebih mencermati persoalan strategis.
dari miranda ke jokowi-ahok
hhhmmmm ...
@boljugg tenang aja, ak emang manly kok
yg pengen kyk ibu miranda itu cuman imajinasiku aja
ok cyn ...
dari miranda ke jokowi-ahok
hhhmmmm ...
@boljugg tenang aja, ak emang manly kok
yg pengen kyk ibu miranda itu cuman imajinasiku aja
ok cyn ...