SIAPA YANG LEBIH BAIK DARI PADA JOKOWI?

aldhy_virgo

apa itu jokowi,, jellleekkknya, sukax cengengesan ndag jelllaazzz..

klw ku pilih bj.habibie jd presiden & jusuf kalla wakilx..

extragravity

aldhy_virgo wrote: »

apa itu jokowi,, jellleekkknya, sukax cengengesan ndag jelllaazzz..

klw ku pilih bj.habibie jd presiden & jusuf kalla wakilx..

@aldhy_virgo‌

levicorpus

setuju kalo soal disetir ato merubah imej partai itu cuma kekhawatiran.
kita semua tau kalo jkw elektabilitasnya terbilang cukup tinggi karena sosok dia di mata masyarakat. percuma kita yg paham seluk beluk atau sepak terjang capres selama ini berdebat sedangkan masyarakat "biasa" sudah terbuai akan sosok jkw yg memang memasyarakat ditambah jkw juga media darling yg satu2nya jendela masyarakat untuk tau sosok capres2 saat ini,,

sinjai

aldhy_virgo wrote: »

apa itu jokowi,, jellleekkknya, sukax cengengesan ndag jelllaazzz..

klw ku pilih bj.habibie jd presiden & jusuf kalla wakilx..

Hanya bisa menjelek-jelekkan jokowi, (cengengesan). Dan sayangnya sama sekali gak relevan dalam konteks memilih capres. Sorry to say, alasan yang jauh di bawah cerdas.
Ada banyak orang yang lebih baik, tapi MEREKA BUKAN CAPRES. Jadi rasional saja deh. @aldhy_virgo
Cc: @lightsaber @jack_white5 @levicorpus

sinjai

the_rainbow wrote: »

sinjai wrote: »

Om @the_rainbow yang terhormat, saya mohon di ingatkan jika salah. Karena tentu setiap orang punya potensi salah dan benar. Kedua saya memohon untuk mengambil tindakan kepada @boljugg , karena sebelumnya saya sebagai TS sudah memperingatkan dengan jelas tapi seperti nya diabaikan. Mohon dengan hormat kebijaksanaan nya.

udah di warning koq, kalo mau posting suruh baca dulu biar ga salah thread. jangan main posting.
udah pada gede, masa ga tau etika?

dan ya kenapa musti pake jokowi kalo memang mau bahas pilpres?

sebenarnya sebagai TS aku memberi kesempatan member lain menyebutkan calon nya dan apa keunggulan nya. Selain itu kenapa jokowi di page awal, karena ingin menunjukkan di sisi mana aku berdiri. Selain itu sudah ada trit yang hanya menyerang salah satu calon yaitu jokowi. Jadi biar informasi yang masuk juga berimbang, ku buatlah trit ini.
@the_rainbow
Cc: @edmund_shreek @edwardlaura

sinjai

Salah mensen, turut mengundang dalam diskusi @edmun_shreek

Edmun_shreek

Memang dalam pemilu presiden kita bebas untuk memilih siapapun juga yang kita suka. Baik itu Jokowi, Prabowo, maupun Abu Rizal. Masing-masing punya alasannya sendiri. Tapi untukku track record memegang poin paling penting. Rekam jejak Jokowi yang bersih bagiku sudah cukup untuk mendukungnya. Jokowi cukup tegas meskipun tak bertampang garang. Lagian kalau pilih presiden hanya karna inginkan kewibawaan di mata negara tetangga belum terlalu penting bagiku. Masalah kita lebih kompleks dari hal itu. Emangnya kalau perang enak ya? Masalah internal perekonomian rakyat Indonesia jauh lebih penting daripada gengsi di mata dunia. Prabowo rekam jejak dimasa lalu terlalu kelam. Tragedi kemanusiaan masa peralihan orde baru ke reformasi masih meninggalkan kenangan jelas. Penculikan aktivis dan pembantaian di di dili tak bisa dilupakan begitu saja. Ketidak-jujuran serta ketidak becusan mengurusi rumah tangga. Dalam ruang lingkup kecil saja gagal apalagi skala nasional. Ditambah lagi emosional dan psikopat. Jadi untuk saat ini jika hanya itu pilihan yang ada aku memilih yang aman. Jokowi

Edmun_shreek

(Foto: dok.ist)
data yang akurat berdasarkan indeks dari
KPK Watch update Maret 2014.

Edmun_shreek

Ini untuk mengimbangi copas diatas... Hiruk pikuk pemilihan umum yg akan
diselenggarakan dalam waktu dekat ini semakin
memanas. Partai yang merasa posisinya terjepit
melakukan manuver dan serangan verbal
kepihak lawan. Ada yg melalui media massa,
media online bahkan di kampanye-kampanye
terbuka. Dari yg mengeluarkan pernyataan
terbuka sampai yang ber-sajak ria. Memang
menarik, tapi inilah dinamika alam demokrasi.
Yang ingin penulis tekan-kan dalam edisi tulisan
ini adalah mengajak pembaca melihat secara
jernih ADA APA sebenarnya yg menjadi bahan
yg dipakai pihak-pihak lawan yang ingin
menjauhkan PDIP dari pemilihnya.
Untuk memulai topic ini pertama-tama, marilah
kita kembali ke masa-masa akhir Orde Baru dan
awal reformasi. Titik kulminasi dari kehancuran
Orde Baru adalah kehancuran total di sector
ekonomi yg berakibat kerusuhan rasial dimulai
dengan letupan kecil di Situbondo sampai yang
dahsyat terjadi di Medan, Jakarta dan Solo pada
medio April – Mei 1998. Ekonomi Indonesia
berada di titik nadir. Rupiah menembus angka
Rp.16.000 per-US Dollar dan roda ekonomi
berhenti. Maka jatuh-lah Suharto dan lahirlah
era Reformasi. Saat itu interim-presiden Habibie
dengan Timor Timur fiasco-nya dan aroma Orba-
nya yg terlalu menyengat tidak mendapatkan
vote confident dari rakyat. Dengan demikian
diputuskan untuk diselenggarakan Pemilu 1999.
Saat itu kembali ekonomi yg sempat stabil sesaat
kembali terguncang.
Pemilu 1999 yang menjadi tonggak sejarah
reformasi berakhir dengan kecacatan fatal.
Keblunderan manuver politik yang dimotori
Poros Tengah (PAN, PBB, PPP) jilid satu ini
berimbas sampai bertahun-tahun kemudian.
Penulis sendiri masih mengingat jelas disaat itu
begitu gegap gempitanya massa PDI-P
memerahkan Indonesia. Rakyat muak, rakyat
marah terhadap Orde Baru dan Golkarnya dan
bisa ditebak akhirnya PDIP-lah keluar sebagai
pemenang karena rakyat melihat . Yang berhak
maju sebagai presiden secara de-facto adalah
yang memenangkan pemilu. Namun sayangnya,
adalah segelintir oknum tokoh politik dengan
agenda-nya sendiri melakukan intirk-intrik kotor
atas nama konstitusi dengan mencari celah
memakai taktik SARA. Saat itu penulis masih
nge-kost di wilayah Kemanggisan Jakarta Barat
dan selebaran yang dengan jelas memainkan
kartu agama dan dikaitkan dengan gender
pemenang pemilu terpampang jelas dipintu
warung-warung di sepanjang tempat tinggal
penulis.
Megawati yang seharusnya menjadi pemenang
ditelikung oleh Poros Tengah dengan memajukan
Gus Dur sebagai presiden. Untunglah, Megawati
adalah tokoh politik yang sangat negarawan.
Beliau mampu mengendalikan akar rumputnya
demi keutuhan NKRI. Ini adalah fakta nyata.
Namun sayangnya, ketidak puasan Poros Tengah
berlanjut dengan manuver politik versi kedua yg
jelas-jelas merongrong konstitusi melakukan
“impeachment” terhadap presiden yang sah dan
yg nyata-nyatanya tidak ada dalam konstitusi
Negara saat itu dengan alasan yg sengaja dibuat.
Gus Dur hanya diberi kesempatan mengemban
kepresidenan tidak lebih dari satu setengah
tahun. Dan dengan menjilat ludah-nya sendiri,
kelompok oportunis Poros Tengah ini menaikkan
Megawati sebagai presiden RI menggantikan Gus
Dur. Seharusnya, kalau Poros Tengah gentlemen,
apa tidak sebaiknya malah mengusulkan pemilu
ulang ? Inilah yg penulis mengibaratkan Poros
Tengah ini dengan pepatah “ Nafsu besar tapi
tenaga nang hodong !!”. Yang menjadi
korbannya pihak oportunis ini bukan saja
presiden-presiden berikutnya, namun juga
rakyat-lah yang dikorbankan !!
Jadi sudah jelas dari kronologi events diatas dari
awal gonjang-ganjing krisis ekonomi Asia 1997
sampai Juli 2001, Indonesia selalu kehilangan
momentum untuk recovery ekonominya. Sebagai
imbasnya, kas Negara dalam kondisi kosong.
Disamping itu, Letter of Intent yang ditanda
tangani Suharto dengan IMF membuat Negara
ini semakin sengsara.
Keadaan saat itu adalah suatu mimpi buruk bagi
siapa-pun presiden-nya. Mari kita berpikir
secara jernih sesuai fakta kondisi bahwa
kesulitan yang dihadapi Megawati yang
sedemikian tinggi itu sangat beruntung sekali
dapat dipecahkan oleh team-nya yang kuat.
Mari kita pelajari kambali beberapa hal yang
menjadi sasaran tembak partai lain mengenai
kebijakannya saat itu seperti:
Swastanisasi Aset Negara
Ini topik favorit bagi para politikus oportunis
yang lebih mengutamakan kata bombastis
daripada fakta kebenaran. Apakah benar
Megawati melakukannya secara membabi buta ?
Mari kita perhatikan fakta ini. Masa sistem
persidensial saat itu merupakan warisan Orde
Baru yang dimana presiden itu adalah
MANDATARIS MPR. MPR menelurkan ketetapan-
ketetapan dimana Presiden diinstruksikan untuk
menjalankannya. MPR yang dimotori oleh Poros
Tengah menelurkan TAP MPR no.10 tahun 2001
menugaskan Presiden sebagai mandataris MPR
untuk untuk tetap melanjutkan kebijakan yang
tidak pro rakyat. Dalam bidang ekonomi dan
keuangan, Tap MPR ini menugaskan kepada
Presiden untuk segera menyusun rencana tindak
swastanisasi. Tap MPR No. X tahun 2001 ini juga
menugaskan kepada Presiden untuk melakukan
penjualan aset-aset yang dikelola oleh Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BBPN).
Jadi disini terlihat jelas, siapa sebenarnya yg
memotori penjualan asset bukan? Ini semua
terjadi karena saat itu ketidak becus-an para
anggota MPR dari masa dua presiden
sebelumnya yg tidak berani mengeluarkan TAP
yg meneriakkan ketidak adilan ini. Sebagai
presiden saat itu Megawati dihadapkan ke suatu
kondisi “DAMN YOU DO IT, DAMN YOU DON’T”.
Perlu digaris bawahi disini, adalah presiden
setelah Megawati menikmati alam kebebasan
tirani IMF, kenapa? Karena di masa
pemerintahan Megawati lah, Keputusan
pemerintahan Megawati untuk mengakhiri
seluruh paket kebijakan IMF pada Desember
2003 ini sesungguhnya telah meletakkan
landasan dan menjelaskan mengapa
pemerintahan berikutnya tidak lagi terjebak oleh
kondisi dan persyaratan yang dipaksakan oleh
IMF.
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
Ini juga merupakan topic favorit bagi pihak-
pihak tertentu yang seakan-akan Megawati-lah
yang mengucurkan bantuan tak terkendali itu.
Kebijakan BLBI ini adalah ekses dari salah satu
kesepakatan IMF dimana diperkuat dengan TAP
MPR juga. Oleh TAP MPR jugalah Presiden
diinstruksikan untuk memberikan kejelasan
hukum terhadap pengusaha yg terlibat BLBI.
Maka saat itu dikeluarkanlah keputusan SP3 oleh
kejaksaan.
Banyak masyarakat Indonesia tidak tahu
sesungguhnya Megawati bahkan telah
mengeluarkan suatu perintah untuk mengambil
tindakan hukum kepada pihak pengusaha yang
tidak menyelesaikan kewajibanannya. Instruksi
Presiden No. 8 tahun 2002 yang dibuat oleh
Megawati secara tegas telah menugaskan kepada
pimpinan Polri dan Kejaksaaan Agung sebagai
lembaga utama penegak hukum di Indonesia
untuk mengambil tindakan bagi para debitur
yang tidak menyelesaikan atau tidak bersedia
menyelesaikan kewajibannya kepada BPPN.
Inpres ini tidak pernah dicabut dan tentu saja
seharusnya tetap berlaku sebagai landasan
ketentuan hukum untuk memaksa pemerintahan
pasca Megawati mengambil tindakan-tindakan
hukum.
Sipadan dan Ligitan
Kasus sengketa regional ini sudah terjadi cukup
lama bahkan dijaman puncak-puncaknya Orde
Baru. Kekalahan ini tidak ada sangkut pautnya
dengan pemerintahan masa Megawati. Patut
disesalkan lemahnya diplomasi RI dalam hal
sengketa ini. Disinilah titik awal dari keberanian
dan kekurang ajaran Malaysia terhadap Negara
kita ! Tentunya ini tidak seberapa sakitnya
disbanding dengan apa yg dilakukan oleh
pemerintahan transisi BJ Habibie yg
mengakibatkan Timor Timor lepas dari ibu
pertiwi.
Penjualan Gas Tangguh
Ini juga merupakan sasaran tembak empuk
pihak lawan yang sayang sekali dengan nyaman
menutup fakta dan kenyataan kondisi saat itu.
Ingat, tahun 2002 adalah tahun dimana ekonomi
masih sangat compang camping karena
keblingeran para politisi busuk. Fakta yang
terlupakan adalah disaat itu harga jual gas
masih terpatok dengan harga minyak yang pada
decade itu masih tidak setinggi sekarang dipasar
dunia. Satu liter bensin di kota Ottawa ditahun
itu hanya sekitar $0.45 dan bandingkan dengan
saat ini yang $1.35 per-liter !!
Perlu diperhatikan juga saat itu market untuk
gas dunia adalah pasar pembeli bukan penjual.
Dimana produsen itu didikte harga dari pasar
pembeli. Penjualan dengan system Spot market
ini sangat lemah dan salah satu target Indonesia
saat itu adalah menambah kas APBN. Hubungan
yang terjalin antara Indonesia dengan RRT
dimulai dari penghujung era pemerintahan
Suharto, dan semakin akrab di pemerintahan
Gus Dur, membawa hawa positif dalam bidang
ekonomi. RRT bersedia menjadi pembeli Gas
Tangguh yang dimana di mata Indonesia saat itu
sangat desperate untuk mengaet kepercayaan
pihak luar demi economy recovery. Akhirnya
memang tidak sia-sia dengan berhasilnya
menarik pembeli dari Korea Selatan dan Mexico
setelah berhasil menggaet RRT.
Persoalan dikemudian hari mengenai lonjaknya
harga gas dunia itu memang sedari awal tidak
ada pihak manapun yang bisa memprediksi
demikian. Terlepas dari itu, kontrak jangka
panjang itu bukan-lah suatu hal yang mengikat
kuat. Kontrak ini terbuka celah dimana antara
produsen dan konsumen terbuka untuk re-
negosiasi. Ini adalah hal yang lumrah dan
terjadi dinegara mana-pun. Kenyataan
pemerintah SBY di tahun 2006 gagal
merenegosiasi harga tersebut disinyalir adanya
mis-trust diantara kedua pemerintahan ini
dengan apa yang terjadi dengan mis-handling
pembelian pesawat Merpati dan Pembangkit
Listrik 10.000 MW. Sekali lagi re-negosiasi
adalah hal yang lumrah dan bisa diusahakan !!
PDI-P Partai Terkorup
Oke, memang PDI-P tidak terluput dari kubangan
korupsi, namun apakah benar tembakan yang
menyatakan partai terkorup ? Sesuai versi siapa
laporan ini ? Setahu penulis, yg pertama
melemparkan isu ini tidak lain adalah SBY yang
saat itu partai-nya terguncang maha dahsyat
karena kasus mega korupsi Hambalang. Beliau
dengan kalap berusaha untuk mengalihkan
perhatian. Mari kita pelajari data yang akurat
berdasarkan indeks dari KPK Watch update
Maret 2014 dibawah ini:
Ternyata oh ternyata, pohon beringin dengan
setan-setan-nya masih berdiri kokoh ! Secara
logika, PDI-P tidak mungkin menjadi partai
terkorup, Kenapa ? Sebagai partai oposisi sejak 2
pemilu lalu, kendali pemerintahan dipegang oleh
partai pemenang dan pendukungnya dan
otomatis, kesempatan lebih besar ! Kalau
memang sekiranya ada anggota PDI-P yg terjerat
maka tidak lain hanyalah oknum saja karena
secara garis partai yang lebih memilih menepi
dari pihak penguasa, sudah pasti akan lebih hati-
hati dengan berusaha tidak membuat partai-nya
semakin melorot dimata rakyat.
Penjualan Dua Kapal Tanker Pertamina
Ini juga topic yang sangat menarik dijadikan
sasaran empuk. Perlu diluruskan disini bukan-
lah penjualan fisik asset sebenarnya. Ini adalah
pengalihan hak pembelian kapal yang sedang
dalam tahap produksi di Korea Selatan.
Tentunya, ini atas persetujuan pihak pembuat
kapal tersebut. Pengalihan dan pembatalan
pembelian ini sering terjadi juga di dunia aviasi
dimana hak pembelian order pesawat terbang
kadang harus dibatalkan atas alasan ekonomi
tertentu dan hak belinya dialihkan ke pihak lain
yang lebih membutuhkan saat itu.
Adalah ide mulia dari Dirut Pertamina saat itu
yang bernama Baihaki Hakim yang posisinya
dipilih sendiri oleh presiden Gus Dur untuk
mandiri dalam hal transportasi tanpa harus
didikte oleh kartel tanker. Tidak salah, karena
sesuai prinsip ekonomi kalau mampu beli
kenapa menyewa ? Secara jangka panjang toh
ini menguntungkan sekali. Sebagaimana Gus
Dur, Dirut satu ini memiliki visioner yang
cemerlang. Namum apa daya, kadang visioner
itu melupakan hal yang mendesak yaitu realitas
ekonomi saat itu ! Ibarat anda memikirkan masa
depan yang indah sedang kehidupan hari dan
besok belum tentu terlewatkan dengan baik.
Perubahan status BUMN yang menjadi Persero
menjadikan Pertamina dibebankan untuk meraih
laba. Jadi dengan demikian Direksi baru
melakukan re-posisi perusahaan dengan
memfokus-kan diri ke hal-hal inti dari core
business Pertamina ini. Perlu diingat juga, sejak
jamannya Ibnu Sutowo Pertamina itu selalu
melebarkan diri ke sector bisnis yang tidak
berhubungan dengan core businessnya. Alhasil,
perusahaan plat merah ini kelimpungan dengan
beban hutang yang membengkak dari sector
bisnis yg merugikan seperti perhotelan, biro
perjalanan dll.
Belajar dari pengalaman itulah direksi baru
memutuskan untuk menjual hak pembelian kapal
tanker ini dan dengan demikian dapat
memperkuat struktur keuangan perusahaan,
juga untuk memfokuskan kepada bisnis inti,
yakni eksplorasi minyak dan gas bumi (migas).
Memang benar, Pertamina diiming-imingkan
pembelian yang tidak perlu dibayar dulu karena
kredit dari Bank Exim Korea Selatan. Namun,
sesuai analisa direksi baru, walaupun tanpa
keluar se-senpun namun ini termasuk suatu
beban hutang perusahaan jangka panjang.
Disamping saat itu kebutuhan masih belum
mendesak untuk pemakaian tanker VLCC ini.
Pasalnya, selama ini bidang perkapalan tidak
termasuk bisnis inti Pertamina tetapi hanya
pendukung dari kegiatan produksi migas. Meski
pengadaan tanker penting, hal itu bukan
merupakan bisnis inti.
Jadi ini sama sekali adalah keputusan bisnis
semata sesuai keadaan situasi keuangan
perusahaan saat itu dan perbedaan pendapat
antara direksi lama dengan kebijaksanaan
direksi baru yang kemudian hari dipakai pihak
tertentu di internal untuk menggoreng menjadi
suatu kasus. Fakta juga berbicara sesuai dengan
pengakuan Wasekjen KPK sendiri saat itu yang
bernama Erry Riyana Hardjapamekas dari
pemeriksaan yang telah dilakukan pihaknya itu
diakui memang terdapat perbedaan argumentasi
antara direksi lama pimpinan Baihaki Hakim
dan direksi Pertamina saat ini Ariffi
Nawawi.Namun, semua itu wajar saja. Sejauh ini
belum ada indikasi ke arah korupsi.
Sebagai penutup, penulis ingin menggaris
bawahi lagi, janganlah kita menelan secara bulat
pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh
para politisi yang ingin mencuri panggung
dengan mengaburkan fakta dan kenyataan
dengan memelintirkan kata.
PDI-Perjuangan walau bukan partai malaikat,
tapi adalah partai yang konsisten dengan
menunjukkan dirinya berada dijalur oposisi dan
BELAJAR ! Belajar akan pentingnya regenerasi
kepemimpinan, dan kedewasaan berpolitik.
Partai yang tidak perlu berkoar-koar “Say NO to
Corruption” tapi dengan aksi nyata melahirkkan
tokoh kepemimpinan yang bersih seperti Jokowi
dan Risma. Jadi wajar kalau partai ini kembali
diberi kesempatan untuk mengendalikan bangsa
ini. Time almost running out for this nation, the
time is NOW or NEVER !! Kita membutuhkan
pemimpin yang lurus dan jujur dari partai yang
dewasa ! Pemerintahan yang kuat adalah
pemerintahan yang tebebas dari politik dagang
sapi. @sumber: kompasiana

prince_chan

jokowe psti jd presiden, jeleknya dia mencle2 ga tegas, presiden bgsnya yg tegas, ga perlu pinter, krna smua nya di urus sm staff ahli n.mentri2nya, cuma cukup yg tegas n mau bertindak cepat itu. syg nya bkn jokowe bgt

prince_chan

jokowe psti jd presiden, jeleknya dia mencle2 ga tegas, presiden bgsnya yg tegas, ga perlu pinter, krna smua nya di urus sm staff ahli n.mentri2nya, cuma cukup yg tegas n mau bertindak cepat itu. syg nya bkn jokowe bgt

sinjai

Thanks Bang @edmun_shreek
aku anggap artikel tadi sebagai penyeimbang artikel kopas sebelumnya.

---

Ini rule nya
Sebutkan calon presiden yang km pilih beserta alasan kenapa dia lebih baik dan layak
Dari awal sudah ku ulang ulang, hal yang mudah untuk mencari kejelekan capres yang ada, dan seperti nya jokowi merupakan sasaran empuk karena apa? Banyak yang khawatir n POKOKNYA tidak setuju jika jokowi jadi presiden. Tapi siapa yang lebih baik dari jokowi? Belum ada yang bisa jawab beserta alasan alasannya. Untuk om @jack_white5 masih hutang alasan kenapa prabowo lebih baik.

---

PS: agar adil sebagai te es, saya persilakan dan saya perbolehkan kopas sumber/ referensi KELEBIHAN CAPRES YANG KM PILIH.

lightsaber

what can I say? aku RT aja bang @edmund_shreek heheeu

bang admin @the_rainbow bisa liat juga trit yg isinya full of hate buatan boljugg.. tanpa diskusi jelas dan cuma copas copas berita ga berimbang.. nah skrg kita disini mau diskusi cerdas, dia malah copas lagi berita yg ga nyambung XD

ABI_Manyu

Kalau gua mah simpel ja. Seandainya bakal capres nanti Jokowi, ARB and Prabowo, gua mau golput ja. Toh pilih merekapun ga bakalan merjuangin nasib gua yang berbeda. Hahaha

levicorpus

ABI_Manyu wrote: »

Kalau gua mah simpel ja. Seandainya bakal capres nanti Jokowi, ARB and Prabowo, gua mau golput ja. Toh pilih merekapun ga bakalan merjuangin nasib gua yang berbeda. Hahaha

golput bukanlah pilihan..
jgn protes sama presiden aja nanti kalo suatu saat ada apa2 yg terjadi, toh dikau lebih memilih untuk tidak memilih..

ulasan singkat prabowo td bener bgt. simplenya, walopun jd presiden dia udah cacat. siapa yg jadi ibu negara?